Selasa, 7 Februari 2023
24 C
Surabaya
More
    Jawa TimurBanyuwangiAdanya Dugaan Kesalahan Peta Blok, Ketua LPRI Datangi Kantor BPN Banyuwangi

    Adanya Dugaan Kesalahan Peta Blok, Ketua LPRI Datangi Kantor BPN Banyuwangi

    BANYUWANGI (Wartatransparansi.com) – Ketua bersama tim Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPC Banyuwangi datangi Kantor Badan Pertanahan ( BPN ) Banyuwangi untuk klarifikasi atas laporan masyarakat terkait adanya dugaan kesalahan peta blok yang tidak sesuai dengan fakta di lokasi, Senin (28/11/2022).

    Ketua LPRI DPC Banyuwangi Abdul Hadi mengatakan maksud dan kedatangan dirinya bersama tim ke kantor BPN Banyuwangi dalam rangka mengklarifikasi kebenaran laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan kesalahan peta blok, seperti ucapan Kepala Desa Pesanggaran yang mengatakan bahwa daerah Dusun Ringinagung, meskipun ada sertifikat tetap harus daftar TORA, hal ini yang membuat bingung Masyarakat yang mempunyai Sertifikat.

    “Padahal Sertifikat tersebut sudah sah sesuai undang undang pertanahan sangat aneh mendengarnya perkataan kepala Desa Pesanggaran bisa jadi akan menyesatkan dan membingungkan Masyarakat, permasalahan ini akan tetap saya kawal sampai tuntas agar situasi kondusif dan apabila ada yang bermain main dengan permasalahan ini saya akan mengambil langkah tegas tanpa kompromi,” Terangnya.

    Baca juga :  Purna Bakti Polisi Tetap Abdikan Diri Untuk Negara dan Keluarga

    Lanjut kata Hadi sapaan akrab ketua DPC LPRI Banyuwangi Program TORA pada tahun 2021 telah diajukan, akan tetapi pada tahun 2022 pendaftaran TORA diulangi lagi, padahal pada tahun 2021 juga ada Program PTSL di Desa Pesanggaran.

    “Adanya pendaftaran TORA pada tahun 2022 membuat banyak pertanyaan warga masyarakat yang mengajukan PTSL yang sudah ditarik dananya pada tahun 2022 namun belum selesai dan sekarang Masyarakat diharuskan ikut program TORA,” Ujarnya.

    Terkait perkataan Kepala Desa Pesanggaran Banyuwangi yang mengatakan bahwa meskipun memiliki Sertifikat harus ikut program TORA, Herman dari BPN Banyuwangi mengatakan,” Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu sudah sah dan resmi jadi tidak perlu mendaftarkan TORA, apabila daftar TORA maka akan tumpang tindih dan terkait program PTSL tidak dibenarkan ada pungutan lain selain yang sudah terdaftar biayanya, kalau ada pungutan melebihi yang telah ditentukan maka itu bukan dari BPN,” pungkasnya. (*)

    Reporter : Nur Muzayyin

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan