Rabu, 17 April 2024
29 C
Surabaya
More
    OpiniPojok Transparansi“Tsunami Kanjuruhan”Sanksi PSSI dan Status Tersangka, Sudahkah Adil (7)

    “Tsunami Kanjuruhan”Sanksi PSSI dan Status Tersangka, Sudahkah Adil (7)

    Oleh Djoko Tetuko Abd Latief

    Ahmad Riyadh UB Ph.D sebagai juru bicara dan Ketua Tim Investigasi sudah mengumumkan kepada wartawan dalam konferensi pers di Hotel Atria Malang, Selasa (4/10/2022) lalu dengan sekaligus menyampaikan hasil sidang Komisi Disiplin.

    Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagaimana dibacakan Ketua Komdis Erwin Tobing, menjatuhkan sanksi kepada Klub Arema FC terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

    Ketua Komite Disiplin PSSI Erwin Tobing dalam konferensi pers, mengatakan bahwa ada kesalahan dan kelalaian dari Badan Pelaksana atau klub Arema FC pada pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.

    “Dari hasil sidang, Arema FC dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai tuan rumah dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari Malang,” kata Erwin yang membacakan Putusan tertanggal 2 Oktober 2022.

    Ia menjelaskan, keputusan tersebut merujuk pada Pasal 69 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Kode Disiplin PSSI Tahun 2018, Arema FC dilarang menyelenggarakan pertandingan sebagai tuan rumah dan harus dilaksanakan dengan jarak minimal 250 kilometer dari home base hingga akhir musim kompetisi 2022-2023.

    Selain sanksi dilarang untuk menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola, Arema FC juga diberikan sanksi denda sebesar Rp250 juta akibat tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang mengakibatkan kejadian di luar pemahaman.

    “Pengulangan terhadap pelanggaran terkait hal di atas akan berakibat pada hukuman yang lebih berat. Ini adalah hasil sidang terhadap klub dan badan pelaksananya,” katanya.

    Berdasarkan hasil investigasi Komite Disiplin PSSI dalam pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tersebut ada kekurangan, kesalahan dan kelalaian dari panitia pelaksana, badan pelaksana dan klub.

    “Kami juga melihat ada kesalahan, kekurangan dari security officer dalam kepanitiaan ini,” katanya.

    Kesalahan, lanjutnya, diawali dengan masuknya pendukung klub Arema FC ke area lapangan Stadion Kanjuruhan Malang setelah pertandingan berakhir. Masuknya suporter itu, gagal diantisipasi oleh panitia pelaksana.

    Akibat kejadian itu, pada akhirnya memicu suporter lain untuk masuk ke area lapangan hingga akhirnya terjadi kericuhan. Sehingga atas kelalaian atau kekhilafan itu Ketua Panitia Abdul Haris dan Security Officer dijatuhi hukuman tidak boleh aktifitas di sepak bola seumur hidup.

    Tersangka

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan inisial-inisial tersangka tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Tragedi itu menewaskan 131 orang. Nama para tersangka dari peristiwa berdarah tersebut adalah

    1. Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi

    2. Komandan Kompi (Danki) Brimob Polda Jawa Timur, AKB Hasdarman

    3. Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Malang, Kompol Wahyu Setyo Pranoto

    4. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita

    5. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Abdul Haris

    6. Security Officer, Suko Sutrisno.

    Pada tersangka disangkakan pasal 359 dan 360 KUHP dan UU Keolahrbaan Nasional.

    Bunyi Pasal 359 KUHP:

    Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

    Bunyi Pasal 360 KUHP:

    (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

    (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

    Bunyi Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan:

    Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

    Diantara tersangka juga disangkakan pasal 103 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan:

    (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Hasil rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) sebagai disampaikan Ketua Tim Menko Polhukam Machfud md bahwa ada beberapa rekomendasi semua sudah diserahkan Presiden Joko Widodo, Jum’at (14/10/2022), termasuk meminta Kepolisian melakukan pengembangan tersangka sesuai dengan hasil temuan.

    Kepolisian bersama Kejaksaan tentu saja bekerja keras untuk melakukan penyidikan setelah melalui proses penyelidikan. Hanya saja kejujuran dan keadilan dalam “Tragedi Kanjuruhan” harus tetap mengedepankan filosofi bahwa siapa berbuat dia bertanggung jawab. Apakah kasus ini Kepolisian menemukan tersangka baru atau hanya pertanggungjawban moral karena terkait struktur organisasi dalam federasi.

    Perkembangan terakhir tersangka “Tsunami Kanjuruhan” dan tersangka yang sudah diumumkan dan terus dilakukan penyidikan, tentu akan tetap mendapat pembelaan di Pengadilan. Sudahkan sanksi dari PSSI dan status tersangka adil? Semua harus kembali kepada derajat kesalahan masing-masing dan peristiwa extraordinary (kejadian kejahatan luar biasa) karena gas air mata, tidak biasa digunakan dalam stadion.

    Mengapa bukan disemprot dengan air dari mobil pemadam kebakaran? Tentu saja Lembaga
    Pengadilan akan menjadi lembaga terakhir menentukan kadar kesalahan masing-masing tersangka. Apakah benar-benar terbukti atau karena faktor lain, sehingga dibebaskan atau diputuskan hukuman ringan. InsyaAllah semua akan diputus dengan berkeadilan. (*/bersambung)

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan