Sabtu, 22 Juni 2024
31 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaGubernur Khofifah: Perlunya NKRI Memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara

    Gubernur Khofifah: Perlunya NKRI Memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, perlunya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI memiliki pokok-pokok haluan negara seperti disampaikan Ketua MPR RI dan DPR RI saat sambutan pada sidang paripurna pada 16 Agustus 2022.

    Itu disampaikan Khofifah saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim Tahun Sidang 2022 dengan acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di gedung DPRD Jatim, Selasa (16/8/2022).

    Khofifah mengatakan, adanya pokok-pokok haluan negara bisa menjadi panduan pembangunan bangsa, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Ketika memiliki sebuah pedoman maka arah pembangunan bangsa secara nasional  akan lebih jelas.

    “Untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa, di tengah dinamika geopolitik dan geostrategis dunia, Bangsa Indonesia membutuhkan pokok-pokok haluan negara,” ujarnya.

    Baca juga :  Jelang Peresmian Kota Lama Surabaya, hanya Suroboyo Bus Melewati Zona Eropa

    Pokok-pokok haluan negara ini, lanjutnya, akan menjadi acuan yang harus dipedomani setiap pemimpin di negeri ini. Baik presiden maupun kepala daerah terpilih.

    Sehingga, akan ada sinergi dan kesinambungan yang terarah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    “Maka kembali penting bagi bangsa Indonesia memiliki pokok-pokok haluan negara sebagai arah pembangunan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Seperti dulu, kita dipandu dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” ucapnya.

    Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan,  untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi banyak perubahan termasuk peluang dan tantangan global yang kompleks.

    Munculnya berbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar, menuntut Indonesia memiliki watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang.

    Baca juga :  Disdukcapil Surabaya Ancam Blokir 42.804 KK

    Juga jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan.

    “Berangkat dari kenyataan seperti itu, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan, serta menunjukkan, peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional, dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi NKRI,” Katanya.

    Sementara, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan, realita politik pembangunan Indonesia saat ini banyak dilandaskan pada visi dan misi dari perorangan setiap pimpinan, baik presiden maupun kepala daerah. Sehingga nafas visi dan misi berbangsa dan bernegara dalam konteks pembangunan bangsa terkesan sulit berkesinambungan dan berorientasi pada jangka pendek.

    Baca juga :  Salat di Taman Surya, Eri: Idul Adha Momentum Tingkatkan Jiwa Sosial

    Ia menambahkan, politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah yang ada di Indonesia, seluruh pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional.

    “Ada kepentingan nasional yang berbeda-beda sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek,” tandas Puan. (wt)

    COPYRIGHT © 2022 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan