Nantinya, ketika jemaah datang, Fahad memerintahkan anak buahnya di bagian distribusi untuk segera bergegas mengantarkan makanan ke bus-bus setelah mendapatkan informasi dari bagian konsumsi PPIH.
Fahad yang lahir di Surabaya ini menjelaskan, bahwa pihaknya mengantisipasi jika terjadi keterlambatan pesawat mendarat. Dia telah menyediakan menu paket darurat bagi jemaah yang berisi makanan ringan dan kering yang berisi roti, buah-buahan, air mineral, puding. “Ini kita sediakan jika dalam kondisi darurat,” kata Pria lulusan Universitas Islam Bandung
Kasi Konsumsi PPIH Daker Bandara Fatmawati menambahkan, dikarenankan ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan fisik dan stamina yang lebih, maka pihaknya akan selalu memastikan setiap jemaah saat di bus menuju ke kota Makkah harus segera makan.
“Haji dan Umrah itu bisa dikatakan ibadah fisik, maka jika sudah pada makan, setiba di pemondokan diharapkan jemaah tidak lagi memikirkan makanan, agar khusuk beribadah. Maka, sangat penting saat di bus, jemaah harus segera makan,” kata lulusan UIN Raden Fatah Palembang.
Fahad menjamin tidak pernah molor mengantarkan makanan untuk konsumsi jemaah haji. Terlebih, menurut Fahad, Kemenag selalu mengabarkan jika ada keterlambatan penerbangan. “Pihak Kemenag bagian konsumsi di bandara selalu meng-update kita kalau ada keterlambatan. Sebab, jarak Indonesia ke sini 9 jam, jadi pasti mereka tahu lah info dari sana. Ditambah lagi dari Flight Radar, tim kita memantau dari situ,” kata Fahad.
Katering ini mengklaim memiliki tim yang cukup mumpuni untuk melayani konsumsi jemaah haji Indonesia. Sebab ia memiliki total karyawan 38 orang. Ada tambahan enam orang pekerja gudang. Jadi, semuanya 44 orang. Nah, untuk distribusi, Fahad memiliki enam orang per shift. Jadi, penyaluran makanan dijamin antimolor. Dikutip dari laman Kemenag RI
Lebih lanjut, Fahad menjelaskan bahwa seluruh chef yang menyiapkan makanan merupakan orang Indonesia. Ada sembilan orang chef di sana. Alhasil, makanan yang dimasak sesuai dengan cita rasa Indonesia, sesuai dengan kontrak dari Kementerian Agama. (din)
