JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Wakil Ketua Komisi lll DPR RI Adies Kadir menyatakan, komisinya bersepakat untuk membentuk Pansus mafia tanah. Ia mengatakan ini ketika berkunjung ke Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Jabar.
Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua berkesimpulan bahwa kami akan membentuk Pansus Mafia Tanah. Kita akan mulai dari sini, kita akan mulai telisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga sudah membayar PBB,” ujarya.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, ke depannya Komisi III akan bekerja sama dengan Komisi II DPR yang membawahi bidang pertanahan. Hal ini, sebut Adies, sebagai tindak lanjut Komisi III DPR RI yang mendengar keluhan masyarakat terkait sengketa lahan yang mereka hadapi.
Terkait hal itu, tandas Adies, Komisi III akan menjadwalkan memanggil Sentul City dalam waktu dekat.
“Insya Allah, minggu depan kita akan undang pengembang Sentul City ke DPR RI untuk kita tanyakan apakah benar yang disampaikan masyarakat. Kemudian, kita akan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di Polda Jabar setelah kami mendapatkan masukan-masukan dan setelah itu hasilnya itu akan kita bentuk menjadi usulan Pansus,” tandas Adies.
Sebelumnya pada kunjungan tersebut, warga juga melaporkan adanya intimidasi melalui aksi premanisme yang dilakukan sejumlah oknum. Merespon keluhan warga itu, Adies menegaskan Komisi III akan segera berkoordinasi dengan Kapolda dan Kapolres.
“Kapolres, Kapolsek dan saya yakin Kapolri beserta jajarannya juga mendengar. Jadi, kami harapkan aparat keamanan jangan lagi bermain-main terkait kasus tanah.” tukas Adies. (DIN)