Dijelaskan lebih lanjut oleh Sujatno jika pencegahan Korupsi harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari pencegahan sampai pada penindakan melalui perannya dalam legislasi, Pengawasan dan penganggaran.” Oleh Sebab itu Legislatif mempunyai peran penting dalam pemberantasan Korupsi,’ Tegas Sujatno.
Salah satu area intervensi dalam MCP yaitu perencanaan dan penganggaran APBD yang sangat berkaitan dengan legislatif.Sektor Perencanaan dan penganggaran menjadi Fokus dalam pencegahan korupsi terintegrasi mengingat terkait dengan keuangan daerah.” Ada beberapa titik rawan dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah,”ungkapnya.
Untuk itu kita semua sepakat KPK, Pemerintah Daerah, dan Legislatif sepakat memperkuat kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi. Kesepakatan dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam pengelolaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh ketiga institusi.Harapannya tingkat korupsi bisa ditekan bahkan dihilangkan. (Rud)
