Selasa, 30 November 2021
26.1 C
Surabaya
More
    Jawa TimurNgawiADM Perhutani KPH Ngawi: Pengambilan Lahan untuk Penanaman Tebu Sudah Seijin Menteri...

    ADM Perhutani KPH Ngawi: Pengambilan Lahan untuk Penanaman Tebu Sudah Seijin Menteri LHK RI

    NGAWI (WartaTransparansi.com) – Adanya kesimpangsiuran informasi yang berkembang di kalangan warga Pandean, terkait adanya pengambil alihan beberapa petak lahan oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang akan ditanami Tebu. Administratur (ADM) Perhutani KPH Ngawi, Ir. Tulus Budyadi, M.M, angkat bicara.

    Ia menyampaikan bahwa Program Agroforestry Tebu Mandiri (ATM) yang dikelola Perhutani KPH Ngawi terutama di wilayah Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, adalah program Nasional dalam rangka Swasembada Gula Nasional, dan peran warga sekitar hutan (pesanggem) yang selama ini menggarap atau mengelola lahan hutan di wilayah tersebut akan terus dilibatkan.

    “Para pesanggem yang lahan garapannya diambil alih untuk tanaman tebu oleh Perhutani sudah disiapkan Skema Kompensasi yang nantinya akan diberikan dan warga akan dilibatkan untuk bekerja didalam pengelolaan Agroforestry Tebu Mandiri,” tutur Tulus. Selasa (2/11/2021).

    “Agroforestry Tebu Mandiri atau ATM merupakan program Perum Perhutani dalam rangka untuk mendukung program Swa Sembada Gula Nasional yang pengelolaannya nantinya akan tetap menggandeng warga masyarakat atau pesanggem terdampak,” ujar Tulus.

    Tulus juga menerangkan, Program ATM telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sesuai SK Menteri LHK Nomor : SK. 4623/ MenLHK-PHPL/ UHP/HPL-1/6/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang persetujuan Revisi RPKH Jangka Waktu 10 Tahun 2019-2028 Periode 2021-2028 atas nama KPH Ngawi Klas Perusahaan (KP) Jati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

    “Sebelum dilaksanakan kegiatan mekanisasi Land Clearing dan Land Preparation untuk ATM program, jajarannya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat (pesanggem) terdampak, termasuk beberapa rencana pemberian kompensasi kepada pesanggem terdampak, seperti diberikan biaya kelola sosial untuk usaha produktif melalui koperasi LMDH sebesar Rp. 1.000.000,-/Ha, mendapatkan sharring produksi sebesar 10% dari laba bersih,” terangnya.

    “Warga akan dilibatkan sebagai pekerja dan pesanggem terdampak yang lahan garapannya diambil alih masih mempunyai atau diberikan lahan garapan di lokasi lain. Pengerjaan lahan secara manual pun sekarang ini melibatkan warga sekitar untuk pengerjaannya,” ujar Tulus. (red)

    Reporter :
    Penulis :
    Editor : RB. Syafrudin Budiman SIP
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan