Teks foto : Ketua DPD RI bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq, di Pendopo Arya Wiraraja Pemkab Lumajang, Senin (13/9/2021).
SURABAYA – WartaTransparansi.com, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan penerimaan aspirasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kedatangan LaNyalla disambut oleh Bupati Thoriqul Haq, di Pendopo Arya Wiraraja Pemkab Lumajang, Senin (13/9/2021).
Tampak hadir mendampingi Ketua DPD RI yakni Ketua Umum KADIN Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran, Ketua Umum KADIN Kabupaten Lumajang Agus Setiawan beserta jajaran pengurus KADIN Kabupaten Lumajang.
Sementara Bupati Lumajang didampingi Asisten Pemerintahan Basuni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Teguh Wijayono, Asisten Administrasi Nugroho Dwiatmoko dan Kepala Bappeda M Retno Wulandari.
Pada kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lumajang untuk menyerap aspirasi daerah agar dapat diperjuangkan di tingkat nasional.
“Saya sebagai Ketua DPD RI salah satu fungsinya adalah mengawasi dan menerima aspirasi dari daerah. Tadi saya sudah menerima dan menyerap aspirasi dari Pak Bupati untuk dapat kita perjuangkan dan carikan solusinya di tingkat nasional,” kata LaNyalla.
Ada tiga hal yang disampaikan bupati kepada LaNyalla. Pertama mengenai vaksinasi dan perkembangan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lumajang yang saat ini masih menjalankan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level III.
Kedua, ketersediaan air bersih di kawasan utara Lumajang dan ketiga adalah rehabilitasi pascabencana gempa bumi yang terjadi beberapa bulan lalu.
“Ketiga hal itu yang disampaikan kepada saya dan aspirasi ini akan diperjuangkan untuk segera ditanggulangi,” kata dia.
Untuk persoalan vaksinasi, LaNyalla mendorong pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi demi terciptanya kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity. “Untuk mempercepat proses vaksinasi, maka ketersediaan vaksin menjadi penting. Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama agar kekebalan tubuh kelompok di Lumajang ini bisa segera tercapai,” harap LaNyalla.
Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih, LaNyalla mengusulkan agar dibuatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional sebagai pengelola jaringan air mengatasi kebutuhan air bersih untuk warga.
Kerja cepat LaNyalla terlihat manakala ia langsung menghubungkan kebutuhan tersebut dengan jajaran KADIN yang ikut serta dalam kunjungan kerjanya. Sementara untuk penanggulangan pascabencana, LaNyalla akan segera meneruskan aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti.
“Untuk penanggulangan pascabencana, memang hal ini harus dipercepat penanganannya oleh BNPB. Saya akan mendorong hal tersebut,” ujar LaNyalla.
Kepada LaNyalla, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan jika pihaknya telah menjalin kerja sama dengan TNI/Polri dalam hal vaksinasi. “Sampai saat ini sudah lebih dari 24 persen masyarakat yang mengikuti program vaksinasi,” ujarnya.
Bupati juga meminta dukungan Ketua DPD RI terkait terealisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupaten Lumajang. Di beberapa tempat kata dia, masyarakatnya masih sangat membutuhkan air bersih, utamanya untuk masyarakatnya di kawasan utara.
“Untuk kekurangan air bersih di bagian utara Lumajang, tadi usulan dari beliau (LaNyalla) adalah SPAM Regional. Tadi langsung dihubungkan dengan KADIN. Barangkali ada anggota KADIN yang bisa kita kerjasamakan dalam mengatasi kebutuhan mendasar kami melalui program kerja sama pemerintah dan badan usaha,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, SPAM Regional antara Kabupaten Lumajang dan Jember menggunakan mata air Sumber Mrutu di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. Sedangkan SPAM Regional untuk Kecamatan Klakah menggunakan mata air Sumberwringin di Kecamatan Klakah yang akan melayani 10 desa di Kecamatan Klakah yang kekurangan ketersediaan air bersih.
Pada kesempatan yang sama, Thoriqul Haq juga melaporkan perkembangan penanganan pascabencana gempa bumi di wilayahnya yang terjadi beberapa waktu lalu. Dijelaskannya, dana bantuan gempa Lumajang yang bersumber dari dana APBN belum turun.
“Surat sudah kami sampaikan kepada BNPB Pusat, di mana alokasi pendanaan ditopang Kemenkeu. Sampai saat ini ada 1.000-an unit rumah yang belum terealisasi, antara lain pada kondisi rusak berat sebanyak 427 unit,” papar bupati.
Terkait bantuan dari pusat tersebut, ia merinci untuk kategori bantuan senilai Rp50 juta per unit rumah untuk kondisi rusak berat, Rp25 juta per unit rumah untuk kondisi rusak ringan dan Rp10 juta per unit rumah untuk kondisi rusak ringan.
“Tadi saya juga meminta kepada beliau (LaNyalla) agar hal ini bisa segera secepatnya direalisasikan. Tentu agar masyarakat yang terdampak bisa segera kembali hidup layak sebagaimana mestinya. Kita sudah kirimkan data by name by address. Mungkin masih dalam tahap verifikasi. Kita mohon ada percepatan,” imbuhnya.(*)