Sabtu, 31 Juli 2021
34 C
Surabaya
More
    Jawa TimurBanyuwangiDemi Vaksinasi, Bupati Banyuwangi Rela Bermalam di Perkebunan

    Demi Vaksinasi, Bupati Banyuwangi Rela Bermalam di Perkebunan

    BANYUWANGI (WartaTransparansi.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani rela camping di Perkebunan untuk sekedar menjemput masyarakatnya agar mau di vaksinasi melalui program Camping Embun.

    Program bernama ”Camping Embun” (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun) tersebut pada Jumat-Sabtu (11-12/6/2021) menyasar Perkebunan Kendenglembu, Kecamatan Glenmore, sekitar 80 menit dari pusat kota.

    ”Pelayanan warga di kawasan perkebunan kembali kami hadirkan. Sebelumnya di Perkebunan Kopi Malangsari (Kecamatan Kalibaru), Perkebunan Kapuk (Wongsorejo), sekarang di Kendenglembu. Ini upaya kami jemput bola urusan warga,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat malam (11/6/2021).

    Dalam program Camping Embun, tim pemda bermalam di kawasan perkebunan untuk mengebut penyelesaian urusan warga. Bupati Ipuk tampak ikut bermalam dengan para staf pemda. ”Saya ikut bermalam untuk support kawan-kawan pemda,” ujarnya.

    ”Semua gratis ya Pak, Bu. Silakan urus semua kebutuhan, ada layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Memang kita sesuaikan dengan karakter penduduknya, kalau di Camping Embun sebelumnya juga ada layanan untuk ternak sapi warga,” kata Ipuk kepada warga.

    Dalam Camping Embun di Perkebunan Kendenglembu, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan vaksinasi Covid-19. Tercatat ada 40 warga lansia di perkebunan yang divaksin.

    Selain itu, diberikan layanan administrasi kependudukan, mulai KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan sebagainya. Hingga Jumat malam (11/6), tercatat ada pelayanan untuk 351 KK, 244 KIA, 73 akta kelahiran, 363 KTP, dan 21 akta kematian.

    Rata-rata satu warga mengurus langsung beberapa dokumen. KK, misalnya, ada yang diganti, dulu masih SMP, ternyata sekarang anaknya sudah lulus SMA. KIA juga dulu tidak dikenal, sekarang diperlukan.

    Rata-rata warga memang menunda pengurusan dokumen, karena harus ke pusat desa dan kecamatan. Sebagian bisa online, tapi soal smartphone juga menjadi kendala,” papar Ipuk. (*)

    Reporter : Nur Muzayyin
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Editor's Choice

    Jangan Lewatkan