Senin, 21 Juni 2021
30 C
Surabaya
More

    Miris Haji

    Oleh: M. Wetly Aljufri

    Sejak terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, kepastian Indonesia untuk mendapatkan kuota haji untuk Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi, belum juga ada. Tidak ada keputusan boleh tidaknya pemerintah RI menyelenggarakan ibadah haji 1442 H/2021 M.

    Apakah itu karena pandemi Covid-19. Rasanya, itu bukan jawaban tepat. Bukankah Arab Saudi juga tak lepas dari pandemi yang sama. Bahkan, negara-negara lain juga mengalami nasib serupa.

    Tak adanya kepastian kuota haji untuk Indonesia, terus menjadi perbincangan. Ini persoalan serius. Karena itu pula, masalahnya dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI (Komisi VIII) baru-baru ini bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Pembahasan masalah kuota haji, tentu bentuk perhatian dan tanggung jawab dari wakil rakyat kita yang ada di pusat sana. Mengingat, ribuan bahkan jutaan calon haji kita antre selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Jika kuota untuk haji Indonesia tak juga ada kepastian, itu sama halnya meresahkan masyarakat calon haji Indonesia.

    Baca juga :  Di Tengah Covid, Pesantren Menjaga Budaya Belajar (bagian 3 Tamat)

    Mirisnya, selain belum ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi, waktu tersisa sampai dengan closing date bandara di Arab Saudi hanya tersisa kurang dari 50 hari atau sekitar 1,5 bulan saja. Itu seperti dingkapkan Menteri Agama Yaqut. Jelas iniakan  berdampak pada penyiapan layanan haji oleh Pemerintah Indonesia.

    Kementerian Agama sendiri tentu tak punya kekuatan melakukan lobi. Apalagi, Indonesia termasuk dalam 20 Negara yang dilarang masuk wilayah Arab Saudi.

    Tak heran jika kemudian ada harapan agar Presiden Joko Widodo turun tangan dalam urusan haji ini. Sebab, persoalannya tidak hanya masalah kuota, tetapi Pemerintah Arab Saudi juga mempersoalkan jenis vaksin yang dipakai calon haji kita.

    Baca juga :  Di Tengah Covid, Pesantren Menjaga Budaya Belajar (bagian 3 Tamat)

    Vaksin Sinovac banyak digunakan di Indonesia, ternyata belum disertifikasi oleh WHO. Sementara Pemerintah Arab Saudi melarang jemaah calon haji masuk ke negaranya bila vaksinnya tidak memiliki sertifikat dari WHO.

    Pemerintah Arab Saudi hanya mengakui vaksin Pfizer, Astrazeneca, dan Moderna. Sementara kita di Indonesia pakai Sinovac.

    Nah, karena itu, agar Pemerintah Arab Saudi mengakuinya, maka sepantasnyalah Pemerintah Indonesia mendesak negara produsen Sinovac untuk mengurus sertifikasinya ke WHO.

    Selama Sinovac belum mendapatkan sertifikasi dari WHO, maka Indonesia tak perlu bermimpi untuk bisa memberangkatkan jemaah haji. Entahlah. Namun, di sinilah agar Presiden Jokowi sebagai otoritas tertinggi dituntut untuk turun tangan. Melakukan lobi. Sehingga nantinya ada kepastian bisa tidaknya jemaah calon haji kita berangkat menunaikan ibadah haji.

    Baca juga :  Di Tengah Covid, Pesantren Menjaga Budaya Belajar (bagian 3 Tamat)

    Kemudian, juga tergantung dari bagaimana ‘perjuangan’ Indonesia dalam ‘menekan’ pihak Sinovac agar bisa segera memperoleh sertifikat WHO. Mengingat closing date bandara di Arab Saudi hanya tersisa waktu 50 hari saja. Kalau ini berhasil, skenario selanjutnya, bagaimana persiapan dan mitigasi bila terjadi pembatasan kuota jemaah.

    Semoga ada jalan keluar dari persoalan ini. Pemerintah Arab Saudi bisa segera memberikan keputusan soal kuota. Kalau Kalau pun kemudian Pemerintah Arab saudi tetap pada keputusannya, maka pemerintah wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebab, ini bisa jadi yang kedua kalinya Indonesia tak bisa menyelenggarakan ibadah haji. ***

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi

    Berita Menarik Lainya

    Terkini

    Jangan Lewatkan