Surabaya (Wartatransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpesan ekosistem dan industri pers berjalan sehat dan terlindungi meskipun masa pandemi Covid-19 masih berlangsung sampai sekarang.
“Ini agar masyarakat dapat terus menerima kualitas informasi yang baik dan tidak menerima berita hoaks,” kata Khofifah saat menyampaikan sambutan pada resepsi peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan HUT Ke-75 PWI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (8/4/2021).
Menurut Khofifah, pemerintah membutuhkan kehadiran pers dengan perspektif jernih melawan kekacauan informasi, penyebaran kabar bohong, dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi. “Bahkan, bila dihadapkan dengan situasi pandemi seperti sekarang, peranan pers sangat dibutuhkan dan kian relevan. Pers menjadi garda terdepan untuk mencerahkan, meluruskan informasi dan meredakan kepanikan yang melanda masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI Jatim Ainur Rohim menyampaikan bahwa tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan HPN 2021 dan HUT Ke-75 PWI dilaksanakan dengan banyak keterbatasan. Sebab digelar pada saat pandemi Covid-19.
Di era sekarang, saat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya hilang dan secara faktual dunia pers setidaknya mengalami dua hantaman. “Pertama, dampaknya pada kontraksi ekonomi dan berimbas ke ekonomi bisnis media massa. Lalu kedua adalah great disruption media, yakni guncangan besar terhadap media massa arus utama atau mainstream oleh media sosial berdampak luar biasa pada eksistensi,” katanya.
Pada kesempatan sama, diberikan penghargaan berupa special award kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mohamad Dofir, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Herri Swantoro, dan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.
Kemudian, penghargaan kepada dua tokoh nasional, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmad Mattalitti di kategori tokoh perekat kebhinekaan serta Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar di kategori tokoh nasional pemerintahan.
