Minggu, 19 September 2021
25 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanMulai 11-25 Januari, 11 Kab/Kota di Jatim Diberlakukan PPKM

    Mulai 11-25 Januari, 11 Kab/Kota di Jatim Diberlakukan PPKM

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Sebanyak 11 kab/kota di Jatim akan diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dulu disebut PSBB, mulai 11-25 Januari 2021, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, kab/Kota Malang, Kota Batu, kab/kota Madiun, Lamongan, Ngawi dan Kab. Blitar.

    Penetapan tersebut berdasarkan pertimbangan:

    1. InKemendagri No.1 Tahun 2021 yaitu Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo
    2. Atas dasar daerah yang masuk zona merah dalam peta BNPB yaitu ( Kabupatwn. Blitar, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ngawi) serta
    3. Daerah yang memenuhi seluruh kriteria
    4. Indikator yang ditetapkan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

    Empat kriteria pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 yakni diukur dari:

    1. Tingkat kematian di atas rata-rata nasional (3%)
    2. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional (82%);
    3. Tngkat kasus aktif di atas rata rata Nasional (14%) serta
    4. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70%.

    Baca juga :  16 Pejabat Eselon ll Dilantik, Freddy Poernomo: Jaga Stabilitas Lingkungan Kerja Birokrasi

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, berdasarkan Instruksi mendagri 1/2021 diktum 1 disebutkan bahwa daerah prioritas adalah Surabaya Raya dan Malang Raya.

    Sedangkan diktum 3 yang menyebutkan bahwa Gubernur juga dapat menetapkan kabupaten – kota lain.

    Maka, landasan penetapan kabupaten dan kota yang akan diberlakukan PPKM adalah daerah yang ditetapkan sebagai prioritas dalam Inmendagri 1/2021, daerah yang masuk zona merah dalam peta BNPB, serta daerah yang memenuhi seluruh kriteria 4 indikator.

    Berdasarkan 4 Indikator yang telah ditetapkan oleh KCPEN dan Kemendagri, ada dua daerah di Jatim yang memenuhi kriteria tersebut, yakni Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Sedangkan berdasarkan Peta Resiko COVID-19 yang diterbitkan oleh Gugus Tugas COVID-19 Pusat, Jatim juga memiliki 3 zona merah saat ini yakni Kab. Blitar, Ngawi, dan Lamongan.

    Baca juga :  15 Kali Raih Opini WTP, DPD RI Dapat Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani

    “Atas pertimbangan tersebut baik Instruksi Kemendagri, kemudian 4 indikator serta peta resiko Covid-19 yang diterbitkan Gugus Tugas pusat, maka ditetapkan 11 kab/kota di Jatim diberlakukan PPKM mulai 11 hingga 25 Januari 2021,” ungkap Khofifah di Surabaya, Sabtu (9/1/2021).

    Semua pihak termasuk masyarakat untuk ikut mematuhi pelaksanaan PPKM tersebut. Dengan kerjasama semua pihak, ia berharap penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan sehingga kegiatan masyarakat termasuk pemulihan ekonomi dapat berjalan maksimal.

    “Salah satu penyebab peningkatan kasus Covid-19 ini adalah peningkatan mobilitas manusia sehingga penularan Covid-19 terus berjalan dan belum bisa dihentikan. Padahal, penurunan mobilitas akan sangat berpengaruh terhadap proses penularan Covid-19. Dengan diberlakukannya PPKM ini diharapkan dapat menekan penularan Covid-19,” terangnya.

    Sementara itu, saat ini kasus Covid-19 di Jatim menujukkan tren yang cukup signifikan. Dimana per Sabtu , 9 Januari 2020, kasus Covid-19 di Jatim mencapai 91.609 kasus dengan kasus konfirmasi sembuh sebanyak 78.602 kasus (85,80%), kasus yang dirawat sebanyak 6.627 kasus (7,24%) dan meninggal 6.380 kasus (6.96%).

    Baca juga :  Jatim Masuk Level 1, Anak Usia 12 Tahun Dilarang Masuk Mall dan Wisata Air

    Sementara berdasarkan data kapasitas TT Covid-19 di Jatim, terdapat peningkatan jumlah BOR ICU isolasi maupun isolasi biasa untuk pasien Covid-19. Saat ini, BOR ICU COVID-19 telah mencapai 72% dan Isolasi COVID-19 mencapai 79%. Angka ini tentunya perlu diwaspadai karena standar dari WHO adalah 60%.

    ”Tidak hanya itu, tren kasus mingguan baru Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan yang signifikan sejak minggu kedua November sampai Januari.

    Tampak bawa kasus COVID-19 maupun kematian belum menunjukkan tren penurunan sehingga dibutuhkan pembatasan mobilitas guna mencegah penyebaran Covid-19 di Jatim, harapannya PPKM ini menjadi upaya yang masif dan terstruktur untuk menghambat penyebaran COVID-19 di bumi Jawa Timur ini,” pungkasnya. (fir/min)

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan