Karena pada prinsipnya, imbuh LaNyalla, kita semua tentu menginginkan Indonesia yang makin sejahtera, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di seluruh daerah di Indonesia.
“Ke depan kita harus punya keyakinan agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 hingga 9 persen, namun dengan pemerataan antar kelas sosial, antar daerah dan antar sektor yang lebih baik,” sambung mantan Ketua Umum KADIN Jatim itu.
Untuk itu, LaNyalla mengatakan mutlak diperlukan sejumlah langkah. Dimulai dari iklim usaha yang harus semakin baik agar investasi terus meningkat.
“Dengan demikian ekonomi akan bergairah, makin banyak tenaga kerja terserap, rakyat makin sejahtera, daya beli meningkat dan seterusnya,” lanjut LaNyalla.
Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memangkas kesenjangan antar daerah. Menurut LaNyalla, peran daerah harus dioptimalkan dengan pemberdayaan sesuai dengan core business-nya.
“Untuk mewujudkan hal itu, kita perlu memberdayakan seluruh potensi bangsa, baik pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, dan rakyat dengan tepat. Sehingga akan membawa kita menuju fase baru pembangunan Indonesia yang makin berkualitas dan maju,” urainya.
LaNyalla juga mengatakan, keberadaan DPD RI harus dapat mempersempit kesenjangan ekonomi antar-wilayah. Bagi DPD, Indonesia akan maju apabila daerah-daerah sudah maju. Terlebih di masa pandemi Covid ini.
“Kita mengetahui bersama, bahwa kondisi perekonomian nasional masih menghadapi ketidakpastian, dan diperkirakan hingga tahun 2021, dampaknya masih akan terasa bagi seluruh sektor perekonomian,” sebut LaNyalla.
Dengan bekal Perpres 80/2019, Jawa Timur diharapkan bisa menjadi pilot project percepatan pembangunan perekonomian. Daerah-daerah lain bisa mencontoh apa yang dilakukan Jatim.
Selain Wakil Gubernur Jatim Emil E. Dardak, hadir pula dalam FGD tersebut, sejumlah senator, wakil dari Aceh hingga Papua Barat, sejumlah walikota dan bupati di Jawa Timur, serta Kepala Perwakilan OJK Jatim dan unsur Forkompimda.
Sementara itu hadir sebagai pemateri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manuarfa dan Kepala BKPM yang diwakili staf ahli. Juga hadir pengurus Perkumpulan Ahli Profesional Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PAP KPBU). (jt)
