Tim 5 juga telah melakukan sosialisasi hasil Munas dan penjelasan tentang LPM sekaligus penyerahan SK Plt yang ditandatangani Ketua LPM Jawa Timur Gatot Sudjito dan Sekretaris Sahat Tua Simanjuntak, pada Sabtu dan Mingg (25/10/2020). Rencananya konsolidasi kedua untuk wilyah l di Jember pada Minggu (8/11/2020).
Didampingi Fatkurahman (wakil sekretariis) LPM Jawa Timur, Criswanto Santoso mengakui meski sudah melakukan pertemuan, namun belum semua kabupaten/kota, menerima SK Plt. Itu semata mata karena ke hati-hatian kami dan menghindari hal hal yang tidak diinginkan.
Setelah konsolidasi tahap l selesai, tim 5 akan melakkan evaluasi dan membahas konsolidasi tahap ll yakni menetapkan Plt kabupaten/kota yang belum terakomodir pada tahap l. Targetnya akhir November 38 kab/kota suda selesai.
“Yang menerima SK Plt pun tidak otomatis menjadi ketua. Karena tugas utama Plt adalah membentuk pengurus baru. Artinya kalau memang tidak bersedia, bisa menunjuk figur lain dengan konsultasi DPD LPM Provinsi. Bahkan ada beberapa orang LPM lama yang menjadi Plt,” jelasnya.
Pembentukan LPM RI mengacu pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Desa, UU No.6/2014 tentang Desa Permendagri No.18/2018 tentang LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang didalamnya ada LPM.
Lembaga ini sebelumnya disebut LKMD, lalu berubah menjadi LPM melalui Munas LKMD tanggal 21 Juli tahun 2000.
Dwi Utomo, wakil ketua bidang antar lembaga LPM Jawa Timur mengaku sangat gembira bahwa selama konsolidasi di IV wilayah yakni Madiun, Blitar, Mojokerto dan Gresik semangatnya luar biasa.
Yang menggembirakan ternyata calon ketua memiliki latar belakang sangat beragam mulai akademisi, pengusaha, praktisi pemberdayaan masyarakat sampai pemerhati masalah masalah sosial.
“Kami masih terus mendiskusikan para calon Plt ketua lainnya pada daerah yang belum terisi. Harapan kami sudah clear pada November bulan depan,” ucap Dwi Utomo (habib/min)
