JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Rotasi dan pergantian Kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021.
Ketua Presidium Indo Police Watch Neta S Pane mengisaratkan rotasi tak terelakan. Sedikitnya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti. Yang jadi pertanyaan menjelang reshuffle kabinet ini adalah, ada apa dengan Program Cadangan Ketahanan Pangan yang dipercayakan Jokowi kepada Prabowo? Apakah ini pertanda pada reshuffle ini Prabowo akan digeser menjadi Menteri Pertanian. Sebab berkaitan dengan rencana reshuffle itu beredar kabar bahwa setelah digantikan Jenderal Andhika Prakasa, Panglima TNI Hadi Tjahjono akan menjadi Menteri Pertahanan, meski ada pula yang menyebutkan ybs akan menjadi Menteri Perhubungan.
Semula pasca digeser dari Panglima TNI, Hadi akan istirahat sebagai Dubes RI di Perancis, tapi Jokowi tetap memintanya di tanah air untuk masuk ke kabinet.
Nama nama baru wajah lama disebut sebut pula akan masuk ke kabinet hasil reshuffle, seperti AHY putra mantan Presiden SBY dan mantan Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno dll. Jumlah menteri dari anggota Polri diperkirakan juga akan bertambah dalam kabinet hasil reshuffle ini, kata Neta di Jakarta, Kamis (20/8/2020)
Dari info yang diperoleh IPW, sedikitya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18. Di antaranya Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menaker, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, Kepala Bulog, dll. PDIP disebut sebut akan mendapat tambahan jatah menteri. Bersamaan dengan itu Panglima TNI yang baru akan dilengkapi dengan jabatan Wakil Panglima TNI.
Dalam reshuffle kali ini, sepertinya Jokowi kecewa dengan anak anak milenial yang dimasukkannya dalam kabinet, sehingga reshuffle ini sekaligus akan mengevaluasi kinerja mereka. Pasca Pandemi Covid-19 dan new normal akan dijadikan momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi semua kinerja jajaran pemerintahannya. Sehingga diharapkan setelah Desember 2020 hingga ke depan, kinerja pemerintah Jokowi jauh lebih baik lagi dalam menata perekonomian maupun keamanan bangsa Indonesia. ujar Neta S Pane. (min)