JAKARTA (WartaTransparansi.com) –Menteri Perdagangan Agus Suparmanto kembali mendapat sorotan. Setelah perkara lolosnya 34 importir tanpa RIPH dari Kementerian Pertanian, kini keluhan datang dari Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Ia mengeluhkan tentang lambannya proses perijinan di Kemendag.
Dikatakan Sultan, seharusnya semua instansi pemerintah bergerak dengan cepat. Agar roda perekonomian tetap jalan di tengah pandemi dan resesi ekonomi global saat ini. Sehingga apa yang menjadi harapan Presiden dapat diwujudkan. Bukan sebaliknya, masih berpikir sektoral. “Saya sudah sampaikan soal ini saat rapat bersama Wapres KH Ma’ruf Amin Rabu lalu,” ujar Sultan di Jakarta, Jumat (7/8/2020).
Diungkapkan Sultan, DPD RI, khususnya Senator asal Jawa Barat mengeluhkan tentang pengusaha mitra petani bawang putih di Kabupaten Cianjur yang sudah hampir dua bulan mengurus ijin impor di Kemendag, tetapi belum juga dikeluarkan. Padahal konsekuensi dari tanam dan terbitnya RIPH dari Kementan adalah keluarnya Surat Persetujuan Impor dari Kemendag.
“Lha kalau SPI tidak dikeluarkan, gimana pengusaha mitra petani ini akan membiayai penanaman 500 hektare di Cianjur. Dan bagaimana dia bisa membagi keuntungan dengan para petani di sana? Padahal skema kerjasama di Cianjur itu kita jadikan pilot project. Karena sangat ideal. Dengan porsi bagi keuntungan, 60 persen untuk petani, 30 persen untuk pengusaha dan 10 persen untuk fasum di desa, kan bagus,” tukasnya.
Pilot project yang disupport anggota DPD Dapil Jabar itu juga melibatkan sekitar 4.000 tenaga kerja, mulai dari petani pemilik lahan, petani pengarap hingga buruh tani dan pekerja harian lepas. Dengan sebaran lahan di 9 kecamatan di kabupaten Cianjur. “Makanya saat itu, DPD RI mengunjungi langsung ke lokasi, dan bertemu dengan para petani di sana,” tandasnya.
