Sementara itu, lanjut Khofifah, sebanyak 7350 desa dan kelurahan se Jatim atau setara 86,3% telah menyiapkan ruang observasi bagi para perantau. Dari jumlah tersebut yang sudah terpakai sebanyak 406 ruang sedangkan jumlah orang yang dikarantina sebanyak 2521 orang.
“Untuk melakukan berbagai langkah-langkah perlindungan kepada mereka tentu masing-masing desa dan kelurahan diharapkan bisa melakukan pengawasan supaya selama di dalam masa observasi mereka akan tetap tinggal di area tersebut,” jelasnya.
Khofifah juga telah melakukan koordinasi bersama para gubernur baik di Pulau Jawa, Lampung maupun Bali terkait masalah mudik.
“Sama-sama kita mengkoordinasikan terkait arus mudik ini baik yang dari Lampung, Bali atau Jabodetabek. Kalau di pusat berarti dengan Korlantas dan kalau di Jawa Timur dengan Ditlantas,” katanya.
Sementara itu, bagi para perantau di Jatim yang memiliki KTP Non Jatim yang terdampak Covid-19, diharapkan dapat mengunjungi platform Radar Bansos. Termasuk bagi 260.000 warga Jatim terdampak Covid-19 yang ada di Jabodetabek yang belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial.
Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengupdate data pihak-pihak yang terdampak Covid-19 baik warga non Jawa Timur yang berada di Jawa Timur, ataukah warga Jawa Timur yang berada di Jabodetabek.
“Ini antara lain kita komunikasikan karena ada beberapa format pada titik tertentu kalau mestinya dia masuk kartu pra kerja atau bantuan tunai misalnya maka disini akan terjawab sesuai secara virtual lengkap dengan posisinya,” ujarnya. (sam/jon/min)
