Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Kab. Trenggalek ini menjelaskan, saat ini memang sudah ada pabrik-pabrik garam di Jatim. Bahkan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama PT. Garam telah membangun pengolahan garam di Kab. Gresik dengan sistem yang terintegrasi, supaya bisa mengolah garam rakyat menjadi bahan baku untuk industri.
Namun demikian, kendalanya adalah harganya tentu berbanding lurus dengan kualitas. Kami sudah berbicara dengan Dirut PT. Garam. Salah satu kendalanya adalah bahan bakunya ini kadang konten air garamnya tinggi. Dengan konten air yang tinggi seharusnya ada penalti, tetapi petani garam akan menderita jika dikenakan penalti. Sehingga ibarat buah simalakama,” jelasnya.
Sebetulnya, imbuh Wagub Emil, ada satu metode yang telah diterapkan di on farm untuk mengurangi kadar air saat garam tersebut dipanen. Dengan pengurangan kadar air, maka value dari garam ini akan menjadi lebih tinggi di pabrik.
Rumusnya tentu teman-teman HA IPB lebih paham, intinya tetap lebih lebih besar penghasilan bagi si petani tambak garam kalau dia mensuplai dengan kadar air yang memenuhi syarat. Jadi extra money yang didapat dari kadar air yang tinggi itu tidak sebanding dengan penalti yang diterima,” imbuhnya.
Wagub Emil berharap, kebutuhan garam konsumsi di Jatim bisa terpenuhi dari garam lokal. Namun, saat ini kebutuhan garam konsumsi jika ditotal dengan kebutuhan garam industri, belum bisa dipenuhi seratus persen dari garam lokal. Disinilah yang sering terjadi problem, dimana garam yang diimpor untuk kebutuhan industri, bisa saja bocor ke garam konsumsi.
Garam yang dihasilkan dari petani tambak garam ini tidak langsung ready untuk bisa disuplai memenuhi kebutuhan industri. Inilah salah satu contoh bagaimana peningkatan kualitas on farm tetap dibutuhkan. Jika kualitas garam on farm lebih baik, maka daya saing industri turunannya juga akan meningkat di Jawa Timur,” harapnya.
Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPP HA IPB, Fattan Kamil, Ketua DP HA IPB Jatim, Arbintari, CEO Kelola Group, M. Najik, dan beberapa Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. (rin/guh)
