Sahat Setuju Dengan Ketua KPK Tidak Boleh Ada Transaksi Politik Dalam Pengesahan APBD
SURABAYA - Wakil ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak,SH, menghadiri Rakor dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yang berlangsung di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020).
Rakor tersebut menghadirkan narasumber utama Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri. Selain Gubernur Khofifah Indar Parawansa, hadir pula Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi, Kejati Jatim Mohammad Dhofir, Kapolres se Jatim, Dandim se Jatim, Kejari se Jatim, Kadis OPD dilingkungan Pemprov, dan para Camat.
Rakor dengan tema ” mewujudkan pemerintahan yang aman dan akuntabel dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat seiring dengan Perpres 80/2019.
Sahat menyatakan penekanan Ketua KPK Firli Bahuri agar tidak bermain main dengan penggunaan anggaran adalah sangat tepat ditengah maraknya kepala daerah yang kini berhadapan dengan masalah hukum atau terkena OTT KPK.
Apalagi kemudian Pak Firli juga ingin bertemu dengan Calon kepala daerah peserta pilkada serentak pada September 2020, lalu ketua DPRD dan KPU serta Pemerintah kabupaten/kota yang menggelar pilkada. "Beliau sangat serius dalam melakukan pencegahan korupsi di Jawa Timur," ungkap Sahat yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar Jawa Timur ini.
Pihaknya menilai diawal kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri dengan melakukan OTT terhadap Bupati Sidoarjo dan Ketua KPU membuktikan hal serius agar pejabat pemerintah tidak bermain main terutama belanja barang dan jasa. Pesan ketua KPK tentu juga untuk anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dan siapa saja yang bersentuhan dengan APBN maupun APBD.
Dalam kesempatan Rakor Ketua KPK yang baru tersebut mengatakan, Saya sebenarnya tidak happy kalau ada bupati/walikota yang tertangkap tangan KPK. Saya tidak bahagia. Makanya, saya diundang Bu Gubernur Jatim dalam Rakor hari ini, saya hadir,” tegasnya.
Dijelaskan antara 2016 sampai 2019 KPK telah melakukan OTT sebanyak 87 kali, mengamankan 122 tersangka, 22 kepala daerah. Dari kasus tersebut KPK mengamankan sekitar Rp 1,3 trilyun yang bersumber dari uang denda, uang pengganti dan uang rampasan. Dari uang yang dihasilkan tersebut jika di bandingkan dengan biaya operasional KPK tidak imbang. Saya bertemu Menteri Keuangan dan saya tanya berapa keuangan negara untuk KPK hingga saat ini, angkanya sudah mencapai sekitar Rp 3,3 trilyun. Namun KPK telah mengamankan uang negara ratusan trilyun rupiah.
Komjen Pol Firli mengatakan hari ini dan kemarin ada yang bertanya kok hanya dua saja yang kena OTT (Bupati Sidoarjo dan Ketua KPU). Pertanyaan ini sesungguhnya adalah gambaran kita bahwa masih ada yang harus kita benahi.
Masih ada kepala daerah yang bermain main terhadap belanja barang dan jasa di akhir masa jabatannya.
Bahkan kata Firli ada kepala daerah di Kalimantan Timur kena OTT. Padahal pejabat itu sudah menerima SK untuk mutasi ke Jakarta. Dia tidak segera pindah karena ternyata masih menunggu uang dari pengusaha. Kalau saja dia segera pindah maka dia terhindar dari OTT.
Saya sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Jatim dalam berbagai kesempatan bertemu dengan ketua DPD Golkar kabupaten/kota juga wanti wanti agar kader partai yang duduk di legislatif dan di pemerintahan untuk berhati hati dan tidak bermain dengan anggaran. Kalau sampai ada kader yang terlibat , maka bicaranya aturan partai. Selain itu juga menurunkan citra partai. ujar Sahat Tua Simanjuntak mengakhiri. (min)
