Pembangunan Bandara Kediri Dijadwalkan April 2020
Setelah beberapa kali membuat Forum Diskusi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan masyarakat, Kemenko Kemaritiman dan Investasi menugaskan staf ahlinya, Mayor. Inf. Bagja Sirait, Jumat (24/01/2020) kemarin.
Bagja menegaskan, bahwa Pemerintah Pusat sudah memikirkan untuk harga ganti rugi yang harus ditanggung oleh PT. SDHI sudah sesuai appraisal dan pertimbangan-pertimbangan lain. Hal ini, disampaikan dalam sosialisasi terkait pembangunan Bandara yang berlangsung di SKB Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.
Ia menjelaskan, bahwa proses pengerukan dan perataan akses untuk ke lokasi sudah dimulai.
Jadi saya tegaskan, disini kita bukan diskusi tapi saya hanya memaparkan apa yang sudah dirancang Pemerintah Pusat dan saya infokan kepada masyarakat, agar ada keteraturan informasi dari atas kebawah, jadi harga ini sudah sesuai appraisal dan pertimbangan lain dari Pemerintah Kabupaten Kediri yang langsung dipaparkan oleh Bupati Kediri" ujarnya di depan masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, pembebasan lahan sudah 99% hanya kurang 1% meliputi beberapa daerah di Tarokan, Bulusari, Grogol. Total lahan, hingga 16 Januari 2020 adalah 376,57 hektare. Lahan yang masih belum dibebaskan 5,88 hektare yang meliputi lahan kosong dan ada bangunan
Sedangkan, yang sudah dibebaskan adalah 370,69 hektare. Sehingga, lahan yang sudah dibebaskan hingga 16 Januari 2020 sudah ada 98,44 persen.
Kenapa dibangun Bandara Kediri, visinya membangun Jatim bagian selatan dan nantinya Bandara fokus sebagai Bandara naik untuk Haji dan Umroh, serta Bandara Internasional selain Surabaya" imbuh Bagja.
Bandara ini, harapannya juga meningkatkan Perekonomian bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya. Untuk relokasi pun, Pemerintah Pusat memberikan Opsi untuk masyarakat tidak mampu di lahan Tanjung Baru, Kecamatan Grogol. Kami juga meminta, Camat mendata masyarakat tidak mampu untuk dibuatkan pemukiman baru" pungkasnya. (bud)
