“Tak hanya menimbulkan kepanikan masyarakat, skema distribusi tertutup yang diwacanakan Pemerintah juga patut dikritisi. Tentu kita masih ingat bahwa pada awal upaya mediasi dari minyak tanah ke gas elpiji tahun 2004, distribusi gas elpiji 3 kg juga tertutup,” paparnya.
Saat itu, lanjut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah menerbitkan kartu kendali. Namun, dalam kenyataannya, kartu kendali distribusi tidak berfungsi sesuai tujuannya, sehingga distribusi menjadi bersifat terbuka.
“Artinya, siapa pun bisa dan boleh membeli. Dalam kondisi itu banyak pengguna gas elpiji turun kelas menjadi pengguna elpiji 3 kg. Berdasarkan catatan YLKI pengguna yang turun kelas mencapai 15-25 persen. Akibatnya, subsidi gas elpiji 3 kg menjadi tidak tepat sasaran,” tukasnya. (wt)
