SURABAYA – DPR memperihatinkan minimnya fasilitas sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Surabaya. Sangat tidak layak dalam satu ruangan yang tidak terlalu lebar diisi 5 orang hakim.
Eva Yuliana, anggota Komisi III DPR RI mengatakan, kondisi PN Surabaya ini patut menjadi perhatian kita bersama, bagaimana satu ruang kerja diisi oleh lima orang hakim.
Sementara kita masih berharap kinerja para hakim sesuai dengan harapan masyarakat”, jelas Eva dalam release yang diterima wartatransparansi.com di Jakarta.
Dirinya mengaku akan mensinkronkan hal tersebut saat Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir dengan PN Surabaya, politisi Partai Nasdem ini mengingatkan agar dalam perencanaan yang dibuat dapat disampaikan pula kepada publik.
Dalam kesempatan tersebut, Eva juga menyoroti masalah overcapacity dalam Lapas di Jawa Timur.
Overcapacity di Jawa Timur ini sudah tidak bisa ditolerir, yang seharusnya kapasitas 2000 dihuni dengan 29.000 orang.
Kita tidak bisa membayangkan, apakah bisa jongkok, apakah bisa duduk, mungkin berdiri pun susah. Saya rasa ini tentu menjadi perhatian besar bagi kita semua,” paparnya.
Menurutnya, menghadapi masalah overcapacity ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan membangun Lapas-lapas baru. Diperlukan satu strategi, apakah dengan melakkan pembinaan ata u apakah rehabilitasi agarovercapacity ini tidak hanya dijawab dengan pembangunan fisik saja.
Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Agama dan Kepala Pengadilan Militer III Jawa Timur menyampaikan keluhan kepada Tim Komisi III DPR.
Selain kekurangan anggaran dan Sumber Daya Manusia, juga kekurangan fasilitas serta sarana dan prasana kantor dan rumah dinas. (sam)