Pada tahun 2017, lanjut Sekjen Kemnaker, Desmigratif telah dikembangkan di 120 desa. Sementara tahun 2018 ada 130 Desmigratif, dan tahun 2019 ini sebanyak 150 Desmigratif.
“Kami bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Desmigratif, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta, perguruan tinggi, mitra lokal atau komunitas masyarakat desa, dan lembaga keuangan,” jelas Khairul.
Ditegaskan Sekjen Kemanaker, pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CPMI/PMI, dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharmo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jateng Dra. Nurhidayati, dan perwakilan humas dari kementerian/lembaga. (wt)
