Banyuwangi – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atau penuh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Banyuwangi selama tujuh tahun berturut-turut.
Laporan tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara pada acara penyerahan hasil LPKD di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Selasa (14/5/2019).
Bupati Azwar Anas mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya. Terlebih, opini ini berhasil dipertahankan seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas pemkab.
“Hasil audit BPK pada pelaksanaan keuangan pemkab tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan temuan penyimpangan.
Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan seluruh SKPD mulai meningkat,” kata Anas.
