“Saya selaku ketua DPRD Kota Palu, dan Insya Allah teman-teman anggota dewan lainnya bahwa tahun 2019 tidak ada lagi anggaran untuk Palu Nomoni,” tegasnya disambut pekikan takbir massa.
Situasi sempat ricuh ketika massa berusaha merobek baliho dukungan DPRD Kota Palu terhadap pelaksanaan Festival Palu Nomoni yang terpajang di dekat pintu keluar gedung tersebut.
Usai aksi di gedung DPRD Kota Palu, massa kemudian bergerak ke Markas Korem 132/Tadulako di Jalan Jenderal Sudirman untuk menyatakan dukungannya terhadap jajaran TNI yang dengan kerja keras, sigap membantu para korban gempa. Termasuk dalam soal pendistribusian logistik.
Dari situ, massa berjalan kaki menuju kantor gubernur Sulteng Jalan Sam Ratulangi. Mereka diterima Kepala Badan Kesbangpol Sulteng Fahrudin Yambas mewakili Gubernur Longki Djanggola.
Di depan Fahrudin Yambas, Tezar, salah seorang orator menyampaikan empat tuntutan. Antaranya, menuntut wali kota dan wakilnya mundur.
Mereka beralasan, program Palu Nomoni wali kota menimbulkan dampak distrust (ketidakpercayaan) di tengah masyarakat kota yang bertentangan dengan nilai religius. Visi misi wali kota secara keseluruhan tidak memberikan dampak signifikan dalam pembangunan ekonomi mikro di Kota Palu. Dan sebagai wali kota, Hidayat dinilai tidak hadir melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang terpapar langsung dampak pascagempa di wilayahnya.
Pendemo mengancam, jika tuntutan tidak segera dipenuhi, mereka akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi. (wt)
