Fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya sebatas menfasilitasi saja. Misalnya menyiapkan anggaranya. Namun anggaran KPU dalam bentuk hibah itu sudah 100 persen dikucurkan ke KPU Jawa Timur.
Anom juga menyayangkan tender alat peraga dan keperluan lain sampai duakali gagal. Itu semata karena rijitnya aturan. Oleh sebab itu Kpala Biro yang mantan wartawan itu menyarankan agar KPU secepatnya konsultasi ke Pusat supaya kerja KPU lebih masif.
Pihaknya juga wanti wanti agar tander berikutnya kasus gagal tender tidak terulang untuk kali ketiga .Karena itu persaratanya harus dipermudah. Makanya konsultasi ke puat itu menjadi penting.
Kehadiran pemilih ke TPS tidak KPU ansih. Peran paslon sangat besar oleh karena paslon juga ingin menang. Mobilisasi massa ke melalui paslon itu jauh lebih besar ketimbang mereka mengetahui dari siaran KPU.
Gelaran Pilgub Jawa Timur dibiayai oleh APBD yang terbagi dalam dua tahun anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 187.962.805.300 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 882.4167.500. dengan rincian untuk KPU Jawa Timur Rp 817.246.782.439.
Untuk Bawaslu sebesar Rp 163.133.568.000. Biaya keamanan yang diterimakan ke Polda Jawa Timur sebesar Rp 70.000.000.000. Dan Kodam V Brawijaya Rp 20.000.000.000.- (min)
