KEDIRI (WartaTransparansi.com) – KNPI Kota Kediri resmi menandatangani kerja sama pengawasan partisipatif dengan Bawaslu Kota Kediri, sebuah langkah yang menandai keterlibatan langsung pemuda dalam menjaga integritas Pemilu 2029 di tengah maraknya hoaks dan praktik politik uang yang membayangi ruang digital.
Langkah itu diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KNPI Kota Kediri, Ansor, PaLM Kediri, Lesbumi PCNU Kota Kediri, Lakpesdam PCNU Kota Kediri, di Media Center Bawaslu Kota Kediri yang berlokasi Jalan Himalaya no 4A Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur.
Ketua KNPI Kota Kediri, Munjidul Ibad, menegaskan bahwa keterlibatan organisasi kepemudaan dalam MoU ini bukan sekadar formalitas yang datang dan pergi. Ia menyebut ada tanggung jawab moral yang ingin dijawab oleh para pemuda. “Motivasi kami sederhana namun sangat fundamental, yaitu memastikan pemuda Kota Kediri ikut memelihara kualitas demokrasi,” katanya usai penandatanganan MoU pada Jumat, 5 Desember 2025.
Ketua KNPI yang akrab disapa Bung Ibad mengutarakan, pada saat Pilkada lalu, KNPI membentuk Lembaga Pemuda Pemantau Pemilu (LP3) Kota Kediri sebagai langkah awal membangun budaya pengawasan dari kalangan muda.
Setelah MoU diteken, KNPI bakal menyusun agenda awal yang lebih sistematis.
“Langkah awal kami adalah memetakan kebutuhan pengawasan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kami juga segera mengaktifkan kembali jejaring Pemuda Pemantau Pemilu yang sudah terbentuk di 2024,” ujarnya.
Dari sisi KNPI, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari pengalaman mereka saat terlibat dalam pengawasan Pilkada 2024. Setelah MoU diteken, mereka menyiapkan sejumlah agenda lanjutan, mulai dari pelatihan teknis pengawasan, penguatan literasi politik sehat, hingga rekrutmen relawan baru.
Di tengah derasnya hoaks dan praktik politik uang, KNPI memilih pendekatan edukasi publik yang lebih intensif untuk membentengi pemuda dari manipulasi informasi.
“Kami menggerakkan pemuda melalui pendekatan edukasi publik yang intensif, terutama di media sosial. Pemuda harus menjadi agen rasional, bukan objek manipulasi,” tegas Bung Ibad.
Ia juga meminta seluruh ketua OKP di bawah KNPI menjadi duta anti-hoaks dan anti-politik uang yang aktif menyuarakan kampanye digital maupun lapangan.
Independensi organisasi menjadi isu sensitif saat suhu politik meningkat. KNPI menegaskan posisinya.
