Lebih jauh Arofatul menilai selama ini sudah banyak dari mereka yang masa pengabdiannya belasan hingga puluhan tahun. Namun ketika lolos seleksi menjadi P3K, muncul SE BKN yang isinya menunda pengangkatan para CASN.
Kami khawatir sekali soal penundaan pengangkatan ini. Apakah benar terbitnya SE BKN itu berdasarkan usulan dari daerah-daerah, termasuk dari Sidoarjo agar pengangkatan CASN itu ditunda?,” tegas guru honorer yang sudah mengabdi selama 17 tahun di SMPN 1 Sedati ini.
Merespon hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori memastikan Pemkab Sidoarjo tidak termasuk daerah yang mengusulkan penundaan. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo sudah sangat mampu untuk menggaji seluruh tenaga kerja atau pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Pemkab Sidoarjo sebetulnya sudah siap menerima, karena anggarannya sudah ada . Bahkan saat ini kekurangan banyak tenaga kerja (ASN). Jadi, sangat tidak mungkin Pemkab Sidoarjo mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan penundaan pengangkatan CASN itu,” tegas Chudlori.
Anggota komisi D, Tarkit Erdianto menambahkan jika surat permohonan formal untuk agenda pembahasan permasalahan ini sudah masuk ke DPRD Sidoarjo, maka dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar ada penjelasan hal yang berhubungan dengan nasib tenaga P3K Sidoarjo.
Jika surat formalnya cepat masuk ke DPRD Sidoarjo, maka segera kita jadwalkan pertemuan berikutnya dengan menghadirkan OPD terkait, biar kegalauan calon ASN ini terjawab,” tutupnya. (afi/min)
