“Penilaian (dikombinasikan) dari media, masyarakat, perguruan tinggi, serta dari saya sendiri. Kalau nilai standarnya terlewati, silakan menjadi pejabat. Kalau tidak mampu, mohon maaf, harus tergeser dengan yang lainnya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa ada sekitar 500 ASN mengikuti seleksi ini. Peserta seleksi terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari lurah, kepala bidang (kabid), camat, kepala perangkat daerah, hingga direktur rumah sakit umum daerah (RSUD).
“Seluruhnya ada 500, tapi untuk level kabid dan lurah saya berikan ke Baperjakat. Yang saya pegang itu level Kepala PD, seperti camat, kabag, dan kepala dinas, ada sekitar 100. Dari 100 itu 30 tercatat sebagai penantang baru dan 70 petahana,” ungkapnya.
Eri menargetkan proses pemaparan visi dan misi selesai dalam satu pekan. Setelah tahap ini, para peserta yang ingin naik jabatan akan diuji dalam sesi argumentasi terbuka melawan pejabat petahana.
“Jika ada yang ingin naik jabatan, kita adu secara terbuka. Misalnya ada yang ingin menjadi Sekda, maka dia harus memaparkan visi-misinya. Teman-teman media juga bisa hadir dan memberikan penilaian. Setelah itu, baru ada pengumuman dan pelantikan,” terangnya.
Eri kembali menegaskan bahwa transparansi dalam seleksi ini bertujuan untuk memastikan hanya pejabat yang kompeten dan berorientasi pada pelayanan publik yang terpilih.
“Hadirnya pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau seorang pejabat tidak inovatif, tidak berani keluar dari zona nyaman, bagaimana masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah? Saya tidak ingin ada pejabat yang hanya teori, tapi harus praktik langsung,” tegasnya.
Seleksi ini bertujuan mencari ASN yang benar-benar siap berjuang untuk kepentingan rakyat. “Saya ingin mendapatkan orang-orang yang benar-benar bisa berjuang untuk rakyat,” tukasnya. (*)
