Tingkat inflasi di Indonesia utamanya dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food) sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting. Namun demikian, pengendalian inflasi pangan mempunyai sejumlah tantangan, seperti meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, regenerasi petani, rendahnya akses pembiayaan petani dan belum terintegrasinya data pangan.
Peningkatan peran BUMD/BUMDes juga diperlukan dalam rangka mendukung program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Jawa tersebut merupakan salah satu upaya mengantisipasi berbagai tantangan tersebut dengan merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam proses pengendalian inflasi.
Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia melihat pentingnya sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan sesuai dengan kesepakatan HLM TPIP 2025 pada kisaran 3,0%-5,0%.
Pada Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa tersebut disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk pengendalian inflasi pangan,di antaranya memperkuat implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), memperluas intensifikasi pertanian, meningkatkan partisipasi generasi muda (petani milenial), meningkatkan akses pembiayaan melalui KUR, meningkatkan kapasitas BUMD/BUMDes, mendorong implementasi program Pangan and Go (PANG-GO), dan mendorong integrasi data pangan seluruh provinsi se-Jawa.
Rapat Koordinasi TPIP-TPID di Wilayah Jawa ini dilaksanakan beriringan dengan Kick-Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada GNPIP tersebut dilaksanakan pencanangan sinergi atau komitmen pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID di wilayah Jawa, antara lain melalui komitmen sinergi penguatan produksi dengan gapoktan, sinergi Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara gapoktan dan SPPG, dan juga komitmen BUMD/BUMDes sebagai offtaker pangan strategis. (din/ais)
