SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Komisi B DPRD Surabaya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah OPD/SKPD Pemkot Surabaya dan BUMD milik Pemkot Surabaya. Pertemuan pertama ini mengupayakan agar kinerja BUMD semakin baik dan bisaeningkatkan PAD Surabaya.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mengungkapkan,
salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya yang butuh perbaikan adalah PD Pasar Surya, pasalnya hingga saat ini perusahaan tersebut dinilai belum mampu memberikan deviden yang signifikan.
Baktiono meminta, bahwa sistem rekrutmen jajaran direksi untuk PD Pasar Surya harus segera dilakukan perbaikan. Hal ini untuk mendapatkan tenaga yang handal di bidang interpreuner dalam rangka meningkatkan income (deviden) untuk PAD kota Surabaya setiap tahunnya.
“Waktu rapat pembahasan LKPJ pernah saya tanya, lebih banyak, antara ‘take home pay’ (THP) Dirutnya dengan deviden yang anda setorkan. ternyata dijawab lebih banyak THP nya,” ujar Baktiono usai rapat di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Senin (21/10/2024)
Baktiono mengungkapkan, jumlah pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya di wilayah Kota Surabaya adalah 81 lokasi, ia yakinkan jika di dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga (investor) maka hasilnya lebih besar.
“Oleh karena itu proses seleksi direksinya, perlu adanya masukan agar bisa mendapatkan sosok yang berjiwa interpreunership, bukan like n dislike, asal tunjuk saudara, kerabat, teman dekat, itu tidak boleh lagi,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, aspek sosialnya adalah membantu rakyat kecil tidak boleh ditinggalkan. Solusi terbaik adalah pembangunan pasar melalui kerjasama dengan pihak lain dalam jangka waktu yang ditentukan dan disepakati. Sistemnya juga harus diperbarui, maka diperlukan Perda yang baru untuk perbaikan.
Baktiono mencontohkan, Pasar Wonokromo dan Pasar Tambakrejo telah berhasil melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (investor) melalui sistem Build Operate Transfer (BOT) selama 25 tahun. Dua pasar tersebut sebentar lagi sudah menjadi milik Pemkot kembali
“Dengan catatan pedagang yang lama boleh masuk, diutamakan retribusinya tetap kita yang kendalikan. Yang mengelola kita, tapi yang mbangun investor. Maka di Surabaya bisa nol persen APBD untuk pembangunannya,”katanya.
Baktiono menyatakan, bahwa membangun kota tidak bisa sendiri, sebaiknya diserahkan pembangunannya kepada yang ahli yakni para pebisnis, karena Surabaya masuk pada kota perdagangan.
“Kita jangan berharap hasil yang besar saat ini, tapi sistem BOT itu akan kita panen pada saatnya, bangunannya kembali ke tangan Pemkot dalam jangka 25 tahun. Itu untuk masa depan,” pungkasnya. (*)