Rabu, 24 Juli 2024
30 C
Surabaya
More
    Jawa TimurKediriDinkop UMTK Kota Kediri Sosialisasikan SPJ Pokmas untuk Bantuan Dana Hibah

    Dinkop UMTK Kota Kediri Sosialisasikan SPJ Pokmas untuk Bantuan Dana Hibah

    KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri menggelar sosialisasi mengenai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima bantuan dana hibah.

    Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan dana hibah kepada pelaku usaha mikro

    “Bantuan dana hibah ini kami salurkan untuk pelaku usaha mikro yang ada di Kota Kediri. Ini merupakan salah satu upaya kami dalam percepatan pengentasan dan menanggulangi kemiskinan ekstrem,” ujar Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Bambang Priyambodo, Jumat (14/6/2024).

    Ia mengatakan agar materi yang disampaikan dapat dipahami peserta, Dinkop UMTK mengundang narasumber dari Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

    Baca juga :  Temukan Ribuan Data TMS, KPU Kota Kediri akan Verifikasi Lanjutan Gandeng Dispendukcapil

    “Bapak/Ibu semua yang hadir di sini, dipercaya oleh anggota Dewan Kota Kediri untuk mengelola Pokmas. Karena Bapak/Ibu sudah dipercaya maka dari itu Saya berharap semuanya proses ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga memberikan arahan kepada para penerima hibah agar merawat dan menjaga sarana prasarana yang bersumber dari dana hibah.

    Dana yang bersumber dari APBD Kota Kediri tersebut akan di berikan kepada 172 Pokmas se-Kota Kediri untuk  bantuan  sarana dan prasarana pelaku usaha mikro.

    Penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai peruntukannya kepada Walikota Kediri melalui Dinkop UMTK paling lambat satu bulan setelah pencairan.

    Baca juga :  Temukan Ribuan Data TMS, KPU Kota Kediri akan Verifikasi Lanjutan Gandeng Dispendukcapil

    “Dana hibah yang tidak habis atau sisa, maka sisanya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat setelah kegiatan selesai atau setelah penyerahan SPJ,” jelas Bambang.

    Adapun bagi Pokmas yang mengajukan bantuan dana hibah, dirinya menyebutkan sebagai persyaratan, mereka harus membuat proposal dan diajukan ke Walikota Kediri, dilampiri bukti-bukti berupa: status kepemilikan bangunan, sarana prasarana dan dilampiri surat keterangan domisili, berita acara, dll.

    Adapun alur pelaksanaan pencairan dana hibah, Bambang menjelaskan bahwa hal pertama dimulai dari pengajuan SK Walikota Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah, kemudian dilanjut dengan sosialisasi/pengarahan kepada Pokmas, selanjutnya proses pencairan/penyaluran, dilanjutkan dengan proses SP2D oleh BPPKAD, kemudian dilakukan pembelian/pengadaan barang sarana prasarana untuk pelaku usaha mikro, dan terakhir proses SPJ dan Monev.

    Baca juga :  Temukan Ribuan Data TMS, KPU Kota Kediri akan Verifikasi Lanjutan Gandeng Dispendukcapil

    “Saya berharap agar dana hibah ini bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan penerima hibah selalu menggunakannya sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

    Reporter : Moch. Abi Madyan

    COPYRIGHT © 2024 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan