Minggu, 19 Mei 2024
27 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanHukumSidang Korupsi dana Hibah, Pemprov Abaikan Saran Mendagri

    Sidang Korupsi dana Hibah, Pemprov Abaikan Saran Mendagri

    SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Alokasi dana hibah Pemprov Jatim menjadi paling tinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni, saat menjadi saksi

    “Dana hibah 8 triliun di Jatim jadi yang tertinggi di Jawa. Dibanding Jawa Tengah, Jabar, Jogja,” ungkapnya saat menjadi saksi sidang dugaan korupsi dana hibah DPRD Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak, Selasa (30/5/2023), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Sidoarjo.

    Dirinya juga sering mengingatkan diberbagai kesempatan agar Pemprov Jatim tidak menetapkan hibah lebih dari 10 persen dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

    “Setelah kami sarankan untuk 10 persen seharusnya 8,71 triliun, tapi ternyata setelah dipublis sesuai perda provinsi Jawa Timur nomor 3/2021 tentang perubahan APBD 2021 tanggal 28 oktober ternyata menjadi 9,259 Triliun. Artinya melebihi dari yang kami sarankan,” ungkapnya.

    Saat hakim menanyakan kapan dirinya mengetahui perubahan itu? “Saya tahu saat saya diperiksa KPK,” tegasnya.

    Usai sidang, JPU KPK Arif Suhermanto mengungkapkan jika Dirjen kemendagri menyarankan alokasi dana hibah setinggi tingginya 10 persen dari PAD tapi kenyataannya DPRD Jatim di APBD selalu mengalokasikan dana hibah di atas 10 persen.

    “Tahun 2018 sampai 2021 itu ada kecenderungan dana hibah khusus pokir selalu ada peningkatan. Fakta persidangan menyebut tahun 2021 sebesar 11,6 persen, 2022 sebesar 11,7 persen dibelakangnya lagi lebih tinggi. Itu fakta yang terungkap dipersidangan tadi
    Makanya disampaikan dirjen dalam rapat2 itu agar setinggi-tingginya 10 persen,” beber Arif.

    Dalam sidang kali ini, JPU KPK menghadirkan empat saksi di sidang dugaan korupsi dana hibah DPRD Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak.

    Empat saksi tersebut adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni, Kabid Randalev Bapeda Jatim, Ikmal Putra, Sub koordinator perencanaan dan pendanaan Bappeda Jatim Rusmin, dan Kabiro Kesra Pemrov Jatim, Imamhidayat. (U’ud)

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan