Sabtu, 13 Agustus 2022
24 C
Surabaya
More
    Jawa TimurBanyuwangiDiduga Ada Praktik Mafia & SengketaTanah Di Sumbergondo 

    Diduga Ada Praktik Mafia & SengketaTanah Di Sumbergondo 

    BANYUWANGI (Wartatransparansi.com) – Mafia tanah menjadi topik pembicaraan hangat beberapa pekan terakhir. Korban dari kejahatan ini tidak hanya masyarakat biasa saja, tetapi juga menyasar tokoh publik, Mafia tanah melakukan berbagai cara untuk menguasai tanah secara ilegal. Salah satu modus yang biasa dilakukan mafia tanah yaitu dengan memalsukan dokumen tanah resmi milik orang lain.

    Dugaan adanya praktik mafia tanah terlihat jelas seperti yang dialami Fiftiya Aprialin warga Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Dia beserta keluarganya merasa menjadi korban mafia tanah.

    Bagaimana tidak, berawal dari hutang piutang ratusan juta, aset tanah warisan milik keluarga besar Fiftiya seluas 4,5 hektar dengan nilai Rp 6 Miliar, kini dikuasai orang lain. Nama kepemilikan sertifikat pun tiba-tiba berubah.

    Budi Hariyanto S.H., kuasa hukum keluarga Fiftiya mengatakan, dugaan praktik mafia tanah yang menimpa kliennya tersebut bermula dari salah satu anggota keluarga bernama Sumarah, menggadaikan 5 sertifikat tanahnya kepada seseorang berinisial GS, pada tahun 2018 lalu.

    “Tanpa sepengetahuan pemilik, sejumlah sertifikat tersebut diambil, kemudian menjadi hutang atau tanggungan pemilik sertifikat, sampai akhirnya permasalahan ini berujung gugatan di Pengadilan Agama Banyuwangi menghasilkan surat perjanjian perdamaian bersama tertanggal 29 Nopember 2018 yang harus membayar hutang piutang sebesar Rp. 958 juta selambat – lambatnya tanggal 29/1/2019 jika tidak dipenuhi tanah tersebut bisa dialihkan, ” kata Budi kepada wartawan, Rabu (8/6/2022).

    Namun sayangnya, kata Budi, ketika keluarga kliennya telah membawakan uang pelunasan piutang sebelum batas waktu yang telah disepakati, GS ini malah diduga tidak memiliki itikad baik. Dia selalu tidak hadir, meski PA Banyuwangi telah memanggilnya beberapa kali.

    Baca juga :  HUT RI Ke – 77, Warga Binaan Lapas Banyuwangi Antusias Ikuti Fashion Show

    “dugaan praktik mafia tanah inipun tampak terlihat ketika PA Banyuwangi menganggap uang pembayaran yang telah dibawa dalam proses perdamaian tidak ada, bahkan terkesan berat sebelah. Parahnya lagi, PA Banyuwangi juga menerbitkan surat perintah eksekusi,” Terangnya.

    Keputusan Pengadilan Agama Banyuwangi pun dianggap janggal. Karena justru menghukum pada pihak yang beriktikad baik. Sementara GS, yang diduga tidak mematuhi surat perjanjian perdamaian justru dimenangkan.

    “Kasus yang menimpa klien kami ini, termasuk praktik dugaan mafia tanah yang dibungkus dengan cara legal karena ada oknum (peradilan) tadi, Logikanya aset tanah senilai Rp. 6 Miliar hanya dibeli senilai hutang sebesar Rp. 958 Juta. Jika bukan permainan mafia tanah, terus apa?,” tegasnya.

    Demi memperjuangkan hak tanah warisan yang kini telah dikuasai orang lain tersebut, Fiftiya sekeluarga berupaya mencari keadilan dengan mengadukan indikasi ketidakadilan PA Banyuwangi, kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, Keluarga Fiftiya juga melaporkan kasus ini ke Polisi dan mengajukan gugatan perdata lewat Pengadilan Negeri Banyuwangi.

    Sementara Humas Pengadilan Agama Banyuwangi Zaenal Arifin, mengatakan bahwa ketidakpuasan salah satu pihak atas putusan suatu peradilan merupakan hal wajar.

    ” Bagi yang tidak puas atas putusan, bisa banding. Sedangkan yang tidak puas terhadap hakim atau panitera bisa bersurat ke Badan Pengawas MA.Semua ada jalurnya. Yang jelas Hakim dan Panitera sudah disumpah. Kalau untuk menanggapi suatu perkara bukan wewenang kami,” kata Zaenal kepada wartawan di kantornya, Kamis (9/6/2022).

    Baca juga :  HUT RI Ke – 77, Warga Binaan Lapas Banyuwangi Antusias Ikuti Fashion Show

    Sementara itu, hingga saat ini wartatransparansi.com belum berhasil mengkonfirmasi GS. Meski telah dihubungi via Whatsapp maupun telepon seluler, pihak yang disebut telah merubah atas nama secara sepihak sejumlah seertifikat tanah warisan milik Fiftiya Aprialin sekeluarga, tidak menjawab.

    Untuk diketahui, dugaan kasus praktik mafia tanah yang menimpa Fiftiya sekeluarga disinyalir banyak terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Masyarakat berharap kepedulian dan kehadiran pemerintah, sehingga kasus serupa tidak terus terjadi. (Yin)
    [11/6 18.30] Nur Muzayyin Banyuwangi: Bapak Masa Lalu, Ibu Masa Depan

    BANYUWANGI (wartatransparansi.com) – Bapak masalalu dan Ibu masa depan adalah simbol kiasan untuk Negeri Dongeng si Penulis. Hal ini disematkan karena Negeri Dongeng kini dipimpin oleh Ibu Ratu bukan lagi Bapak atau seorang Raja.

    Negeri Dongeng kini berada di pangkuan Ibu Ratu yang lemah lembut, murah senyum, santun dan ramah kalau orang jawa bilang ” Sumeh”.

    Ibu Ratu adalah istri dari mantan Raja Negeri Dongeng pada kala itu. Tidak asing lagi dimata pemimpin Kerajaan lain siapa mantan raja Negeri Dongeng tersebut dan berapa banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh Negeri Dongeng.

    Dulu kala, saat Negeri Dongeng dipimpin oleh tuan Raja yang tidak lain adalah suami dari Ibu Ratu sekarang, banyak sayembara yang didengungkan dan di gelar. Tak khayal jika banyak adipati, senopati, bahkan raja dari kerajaan lain berkunjung dan hadir di kerajaan Negeri Dongeng.

    Baca juga :  HUT RI Ke – 77, Warga Binaan Lapas Banyuwangi Antusias Ikuti Fashion Show

    Namun perlu diketahui dan disadari oleh sang Raja bahwa masa kejayaan dan eranya sudah berakhir dan kini Negeri Dongeng dipimpin oleh istrinya. Jaman Raja dengan maraknya Korupsi Kolusi Nepotisme yang dibalut dengan lumeran ( Keju ) yang memiliki harga sangat fantastis itu harus diminimalisir dan sedikit dihilangkan oleh Ibu Ratu.

    Kini Ibu Ratu memimpin kerajaan Negeri Dongeng. Berilah kesempatan padanya untuk membuat kerajaan ini lebih maju dari sebelumnya dengan cara dan kemampuan Ibu Ratu Sendiri.

    Sering kali nampak, wajah atau sosok sang Raja dalam kegiatan sayembara yang diadakan oleh Kerajaan Negeri Dongeng sedangkan Ibu Ratu sendiri tidak nampak karena beliau lebih memilih melakukan hal positif lain untuk rakyatnya yang tidak mampu.

    Ibu Ratu sebagai istrimu jika dirumah, namun lepas dari itu Ibu Ratu adalah pemimpin dari Kerajaan Negeri Dongeng.

    Harapan Rakyat Jelata Untuk Negeri Dongeng.

    Sang mantan Raja jangan terlalu ikut campur dan lebih dominan mengambil alih pekerjaan atau ranah wilayah wewenang Ibu Ratu. Negeri Dongeng ini perlu penyegaran watak dan polah pikir sosok pemimpin.

    Lalu harapan lain dari rakyat jelata yang ada di Negeri Dongeng ialah para balatentara kerajaan bisa menguak dan menindak tegas Senopati maupun pemangku jabatan Kerajaan lain yang melakukan tindakan merugikan rakyat maupun Kerajaan. (*)

    Reporter :

    Penulis : Veri Kurniawan

    Editor:

    Redaktur :

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan