Membangun kekuatan Kontingen PON dari berbagai cabang olahraga (cabor) dalam satu pasukan, tidak mudah dan membutuhkan berbagai macam strategi guna menjaga keseimbangan.
Demikian juga membangun Kontingen PON XX Jatim, membutuhkan minimal tiga menejemen strategi khusus selama mempersiapkan diri.
Menejemen strategis khusus, pertama, mengevakuasi secara total hasil PON XIX Jabar dengan mengkalkulasi kembali nomor nomor andalan dan persaingan empat tahun ke depan.
Evaluasi sekaligus Menganalisa kemungkinan perubahan cabor tertentu karena kehendak tuan rumah, dan menjaga cabor yang selalu dipertandingkan di SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan kejuaran atau turnamen internasional sebagai catatan perkembangan dan (kemungkinan) penurunan prestasi atlet.
Kedua, mempersiapkan pola latihan tersentral di masing-masing cabor dengan training centre (TC) berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan Pemusatan Latihan Daerah (Puskatda), baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Juga dapat melakukan pola pembinaan prestasi dengan TC sebagian lokal dan sebagian di luar negeri. Atau memanggil pelatih dari luar negeri dengan harapan menambah strategi meningkatkan prestasi.
Ketiga, menghitung peluang dan tantangan. Dimana setelah analisa dan evakuasi (Anev) selama 3 tahun (khusus PON XX Papua 4 tahun), maka dilakukan langkah-langkah mencapai kesuksesan.
Perhitungan itu sebagimana diungkapkan Ketua Harian KONI Jatim, bahwa Jatim di atas kertas masih unggul atas DKI Jakarta dan Jabar, hal itu jika PON Papua normal dan lancar tanpa ada perubahan, tanpa ada peristiwa di luar perhitungan.
Selanjutnya, persiapan 6 bulan menjelang PON dan satu bulan seperti sekarang ini. Dan jika Kontingen PON Jatim tidak lagi yang memperjuangkan mendapat kucuran dana melebihi PON XIX Jabar, maka Plt Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono wajib hukumnya bertanggungjawab atas semua ini.
Mengapa? Penangung jawab anggaran Pemprov Jatim adalah Sekdaprov, dan sudah menjadi wacana umum setiap PON ke PON anggaran selalu naik, karena ini merupakan gengsi daerah terutama provinsi untuk unjuk gigi memproklamirkan hasil pembinaan selama 4 tahun (5 tahun) dengan berbagai hiruk pikuk persaingan secara sportif.
Maaf belajar dari mantan Wakil Gubernur Jatim dan lama menempati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, (almarhum) Tri Marjono, juga pernah menjadi Ketua Umum KONI Jatim, bahwa sifat anggaran itu selalu naik, bahkan hingga sekarang masih dipakai strategi kemampuan capaian diturunkan sampai 20-30 persen, kemudian kalau tercapai maka itu merupakan sebuah keberhasilan atau prestasi. Dan tentu masih banyak lagi kiat serupa tapi tidak sama.
Hari ini, Kontingen PON Jatim persiapan menuju Papua justru mengalami “kemunduran”, mengalami kemerosotan anggaran dibanding PON XIX Jabar.
Siapa mengembosi dengan cara kasar dan seakan-akan berlindung dengan situasi dan kondisi masa pandemi Covid-19. Dan itu sekali lagi (maaf) sangat memalukan karena provinsi lain, apalagi DKI Jakarta dan Jabar, juga mengalami hal yang sama.
Bahkan folosofi olahraga itu tanpa politik, tanpa permusuhan, tanpa iri dan dengki terus berjuang mengukir prestasi untuk kebanggaan anak negeri. Sebab dengan prestasi olahraga akan membawa suatu bangsa akan bermarwah (bermartabat).
Sekedar mengingatkan bahwa Presiden RI pertama Ir Soekarno ketika membangun kompleks olahraga Senayan dengan Stadion begitu megah, memperkuat dengan Istora (Istana Olahraga) Senayan begitu mempesona ketika tahun 1962 menjadi tuan rumah Asian Games, mempersiapkan atlet bersaing dengan negara lain. Indonesia tidak seperti sekarang, masih terbatas dalam banyak hal.
Sekedar mengingatkan kembali siapa sengaja menggembosi Kontingen PON Jatim? Dimana waktu PON XIX Jabar 2016 dengan anggaran sebesar Rp 350 miliar, dengan transportasi dan berbagai kendala teknis lebih mudah. Justru sekarang dengan transportasi dan permasalahan kontingen jauh lebih sulit anggaran justru tinggal Rp218 miliar (turun lebih dari 30 persen).
Sekali lagi belajar dari menghitung anggaran seyogjanya dengan berbagai pertimbangan minimal dinaikkan 20 persen dari PON sebelumnya sehingga menjadi Rp 420 miliar, bukan Rp 218 miliar.
Jujur saja dampak dari pengurangan anggaran ini bukan hanya berhenti sampai PON XX Papua selesai, tetapi akan merembet pada pola pembinaan dan sikap pembina olahraga juga atlet terhadap Provinsi Jawa Timur di masa mendatang.
Apakah Plt Sekdaprov sudah berpikir bersama tim anggaran dan melaporkan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa, ketidakwajaran ini dan kemungkinan minus-minusnya. (djoko tetuko/bersambung)