Selasa, 3 Agustus 2021
30 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanBUMN Farmasi Jual Vaksin, Saleh Daulay Bilang Vaksinasi Gratis, Tidak Diperjualbelikan

    BUMN Farmasi Jual Vaksin, Saleh Daulay Bilang Vaksinasi Gratis, Tidak Diperjualbelikan

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Kabar bahwa BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk, akan menjual vaksin mulai Senin (12/7/2021).

    Tahap awal, akan ada di 8 cabang Kimia Farma di Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Bali.

    Sesuai keputusan Menteri Kesehatan, harga pembelian vaksin individu tersebut sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif vaksinasi Rp117.910 per pelayanan. Sehingga sekali suntik, konsumen harus membayar Rp439.570.

    Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan, vaksinasi gratis dan tidak diperjualbelikan bagi individu. Vaksin gotong royong dibiayai perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial.

    Karena itu lanjutnya, Pemerintah didesak untuk menjelaskan informasi yang beredar tersebut. Dasar pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin.

    Baca juga :  Varian Delta Plus Terdeteksi, Pemerintah Harus Perkuat WGS dan Anggaran Penelitian

    “Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas,” tegas Saleh dalam keterangan persnya, Minggu (11/7/2021).

    Selain itu, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tersebut mempertanyakan, bila benar ada pembelian vaksin secara individual di apotek, maka banyak pertanyaan muncul.

    “Siapa kelak yang akan menjadi vaksinatornya? Siapa pula yang akan memonitor para individu yang telah divaksin itu? Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya?” tanya Saleh.

    “Harus diakui bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) masih selalu ada. Itu perlu diawasi dan dimonitor. Nah, apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan komnas/komda KIPI?” tandas legislator Sumatera Utara II ini. (*)

    Reporter :
    Penulis :
    Editor : Wetly
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Editor's Choice

    Jangan Lewatkan