4. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang
mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan
ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan
fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol
dan perekat sosial;
5. Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan,
serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan
pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran
wajib bertanggung-jawab jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila,
budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
Dalam UU Penyiaran isi siaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, juga diatur wajib memuat sekurang kurang 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
Bahkan, ditegaskan isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
Sedangkan isi siaran yang dilarang adalah:
1. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan / atau bohong;
2. Pelanggaran kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang;
3. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
4. Dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan / atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
Apakah lembaga penyiaran akan menjadi perubahan besar menuju penguatan kebangkitan ekonomi. Tentu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Komisi Penyiaran Indonesia bekerjasama dengan lembaga penyiaran menggerakkan menjadi satu kekuatan baru.
