Kamis, 29 Februari 2024
26 C
Surabaya
More
    NasionalWakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin Anggap Wajar Tuntutan KAMI

    Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin Anggap Wajar Tuntutan KAMI

    Wakil Ketua DPR RI DR. Aziz Syamsuddin menyatakan komitmennya untuk  tetap menolak paham komunis

    SURABAYA (WartaTransparansi.com)  – Delapan tuntuan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 18 Agustus 2020 dianggap wajar oleh sejumlah tokoh nasional. Wakil Ketua DPR, DR. H. Aziz Syamsuddin, SH, MH merespon bagian dari dinamika Negara demokrasi.

    “Kritik yang membangun merupakan hal wajar di setiap Negara demokrasi. Apalagi, Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, tentunya setiap warga Negara dan kelompok diberikan kesempatan untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Hal wajar,” paparnya di gedung DPR, Jakarta.

    Lanjut Aziz Syamsuddin, keberadaan KAMI yang diinisiasi oleh mantan Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan sejumlah tokoh dari berbagai elemen diantaranya Gatot Nurmantyo, Ahmad Yani, Fafly Harun, merupakan gerakan moral yang harus dapat dihargai.

    “Tuntutan delapan poin dari KAMI adalah hal yang wajar. Kami di DPR RI tetap pada koridor kerja yang selalu berpedoman pada aturan perundang-undangan dan tegak lurus terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selama dalam kerangka membangun bangsa, tidak perlu dirisaukan,” ulasnya.

    Menurut Aziz, juga Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, dalam proses pembuatan dan pengesahan Rancangan Undang- Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU), DPR selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

    Termasuk dari kalangan masyarakat, praktisi dan kalangan ahli yang menjadi stakeholder hingga akademisi.

    “Dewan sangat terbuka bagi siapa saja dari berbagai elemen masyarakat yang memberikan usulan, masukan dan kritikan. Tentu semua melalui prosedur, kemudian ditampun dan diakomodir oleh DPR. Jadi, ketika ada elemen masyarakat lain membuat kaukus, forum demi perubahan positif bangsa Indonesia ke depan dalam tatanan memperkokoh kesaturan dan persatuan, mengapa tidak,” ujar Aziz.

    Pada kesempatan itu, kader militant politisi Golkar juga advokat ini, menjamin bahwa lembaga yang dipimpinnya akan menentang segala bentuk paham komunis.

    “Saya menjamin, Indonesia akan berdiri tegak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” tegas Aziz dalam keterangan tertulisnya.

    Sikap lain yang perlu mendapatkan dukungan semua pihak, yaitu mengajak semua komponen bangsa untuk saling bahu-membahu menghadapi situasi sulit di era pandemic Covid-19.

    “Saya yakin, kalau bersatu pasti bisa. Tentu seluruh pihak berharap, Covid-19 dapat segera diselesaikan agar roda perekonomian nasional kembali normal, di tengah krisis global. Ayo gotong royong melawan Covid-19,” tegas Azis.

    Diketahui sebelumnya Din Syamsudin bersama para tokoh lain menjadi inisiator pembentukan KAMI. Mereka kemudian mengeluarkan delapan tuntutan yang harus ditujukan kepada pemerintah, DPR, MPR, DPD dan penyelenggara negara lainnya.

    8 Tuntutan KAMI:

    1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

    1. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

    3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

    4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

    5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

    6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

    7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

    8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. (mt)

    Reporter : Makin Rahmat

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan