SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memerintahkan agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengecek eselon dibawahnya yakni eselon lll dan lV apakah ada perizinan atau regulasi yang stagnan, bahkan mampet (tidak berjalan).
Dalam sebuah organisasi sebesar ini pentingnya sinergitas dalam sebuah orkestrasi diantara organisasi OPD di lingkup Pemprov Jatim. Menurutnya, orkestrasi ini penting untuk bisa mereduksi adanya ego OPD.
Terlebih, dalam organisasi ada OPD yang mengurusi perijinan, ada yang mengurusi bencana alam, sosial, pendapatan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya.
Berhentinya perizinan akan menghambat proses percepatan emplementasi dari Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan ekonomi Jawa Timur yang meliputi Gerbangkertasusila, BTS dan Selingkar Wilis, jelas Gubernur Jawa Timur Khofifah dalam Apel dilingkungan ASN Pemprov Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (17/2/2020)
Perpres 80/2019 merupakan reward Presiden Joko Widodo kepada Pemprov Jawa Timur agar ekonomi Jawa Timur terjadi lompatan lompatan. “Namun apresiasi pemerintah pusat ini sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi Jawa Timur,” tandasnya.
Pada lampiran kedua dari Perpres 80/2019 itu
disebutkan terdapat 218 proyek dengan anggaran sekitar Rp295 triliun. Proyek ini ada di wilayah Gerbangkertasusila dan wilayah Selatan Malang dan sekitarnya. Pembiayaan terbesar berasal dari sektor swasta, APBN dan APBD.
Proyek ini menjadi bagian yang mengikat kita semua untuk bisa mengimplementasikannya. Untuk itu Gubernur Khofifah minta agar Kepala OPD mengecek eselon 3 dan eselon 4 apakah ada perizinan dan regulasi yang mampet . “Tolong dilihat mampet bukan hanya lama. Mampet itu artinya sudah berhenti karena sudah nggak ada progres sama sekali,” tegasnya.
Hasil dari roadshow ke Kementerian kememterian beberapa waktu lalu, lanjut Khofifah Indar Parawansa, sangat positif. Dukungan cukup konkrit.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur menyampaikan bahwa, Jawa Timur memiliki tugas yang tidak hanya harus memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Melainkan harus menyuplay kebutuhan 16 Provinsi yang logistiknya 80 persen sangat bergantung dari Jawa Timur. (min)