Khofifah juga mengingatkan sesuai pesan Presiden bahwa setiap program anggarannya harus keberseiringan antara akuntabilitas yang dilakukan oleh APIP dan SPIP. Sehingga manfaat dari seluruh program bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
“Saya mohon kepada pak Rubi selaku Kaper BPKP Prov. Jatim untuk bisa memberi penguatan pada langkah preventif kita. Mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, serta monitoring dan evaluasinya juga selalu diawasi. Serta, ada feedbacknya sehingga kinerja aparatur kami tidak sekedar administratif,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Khofifah juga berharap, maturitas penyelenggaraan SPIP bisa melakukan perencanaan secara sistemik. Sehingga, bisa terlihat bagaimana pelaksanaannya, monitoring, dan evaluasinya. Dengan demikian, semakin hari semakin ada peningkatan dan perbaikan dari seluruh sistem yang ada. Tentunya, dengan didukung digitalisasi yang terus dilakukan di semua lini untuk memperkuat koneksitas dan validitas datanya.
“Seluruh tim dari Pemprov Jatim, seluruh Bupati/Walikota se-Jatim, seluruh OPD, seluruh auditor dan KPA serta PPK, mari kita sepakat kalau hari ini kita ingin pecah telur di level 4. Jadikan ini sebagai bentuk upaya untuk berlomba-lomba menuju kebaikan,” pungkas Khofifah.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Didik Krisdianto mengatakan, perolehan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 berhasil diperoleh oleh 30 kab/kota di Jatim merupakan bentuk komitmen yang kuat dari pemimpin daerah dan seluruh jajarannya.
“Implementasi SPIP akan ditargetkan lebih terintegrasi dengan pelaksanaan program nasional. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan dampak kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya.
“Kami mengharapkan dukungan dari Ibu Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk terus mengawal isu-isu strategis sesuai arahan Presiden. Selain itu, kami berharap Ibu Gubernur tidak segan meminta bantun dan kontribusi BPKP dalam hal pengawasan maupun pengawalan terkait pelaksanaan program pembangunan daerah,” tutup Didik.(adv/koninfo/bud)
