“Uang kiriman dari orang tua yang bekerja di kota besar kepada anak-anak bisa terhenti. Walaupun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi kalau anak-anak tidak bisa beli tas, sepatu, atau uang saku untuk pergi-pulang ke sekolah, mereka putus sekolah. Nah, kita sudah antisipasi dampak terburuk dari perekonomian di tahun 2020,” paparnya.
Masih untuk penguatan SDM, pemkab bahkan menyiapkan langkah preventif di bidang kesehatan yang berhubungan erat dengan kualitas SDM.
“Disebut unggul, tentu salah satu syaratnya harus sehat. Maka ke depan kita akan banyak memberikan bantuan instrumen kendaraan kepada institusi agar mereka terlibat dalam penanganan orang sakit yang perlu penanganan khusus dari pemerintah,” urainya.
Selanjutnya, masalah infrastruktur juga masih menjadi program prioritas di tahun 2020. Disampaikan Anas, infrastruktur untuk peningkatan ekonomi perdesaan dan pariwisata akan ditingkatkan.
“Ke depan, infrastruktur antar desa dan kota terus kita perbaiki, pengecoran terus jalan. Tujuannya mobilitas dari desa ke kota semakin efisien sehingga inflasi bisa ditekan,” cetusnya.
Ke depan, pemkab juga akan mendorong kredit mikro di Banyuwangi. “Hal ini akan kita dorong dengan melibatkan perbankan dan koperasi,” pungkasnya.
Sementara terpisah Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE mengatakan, setelah APBD Tahun 2020 disahkan, Pemerintah Daerah harus segera merealisasikan anggaran tersebut.
“ Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, realisasi APBD menumpuk di triwulan ke III dan triwulan ke IV, ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menghendaki awal tahun pelaksanaan APBD sudah harus berjalan, “ ucapnya.
Jika realisasi APBD dilakukan sejak awal tahun, maka hal tersebut akan mendorong ekonomi masyarakat. “ Belanja pemerintah akan menggerakkan perekonomian masyarakat,” pungkas Made Cahyana. (Ari/Adv)
