Surabaya – Penguatan integritas menjadi upaya memberantas korupsi. Sebab yang menjadi permasalahan besar dalam korupsi di Jatim adalah masalah integritas.
Semua sistem yang dibangun pemerintah harus diperkuat dengan integritas.
Hampir semua kasus korupsi bukan di pelayanan pemerintah pada masyarakat, tetapi antara lingkaran di dalam lingkungan pengambilan keputusan.
Integritaslah yang harus diperkuat untuk memberantas korupsi ini, ujar Gubernur Jatim Soekarwo saat Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/12) pagi.
Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, perkuatan integritas itu bisa dimulai dari proses rekrutmen dan data historis seseorang harus jelas asal usulnya.
Begitu juga dengan pelaporan harta kekayaan harus dilaporkan secara fair. Semua ini menjadi solusi pemberantasan korupsi, katanya.
Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim juga melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi.
Seperti penandatanganan komitmen bersama program pencegahan korupsi dengan Bupati/Walikota se-Jatim dan Ketua DPRD, melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum membangun sistem membentuk komite advokasi daerah anti korupsi, serta pencegahan terjadinya korupsi di sektor swasta.
Ternyata hampir semua proses korupsi diikuti oleh sektor swasta. Ini hasil penemuan kejaksaan dan kepolisian, ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jatim melalui SMA dan SMK bekerja sama dengan kepolisian dan ulama pada tahun 2019.
Ulama ikut dilibatkan dalam pencegahan korupsi karena integritas itu menyangkut hati dan batin. SMA dan SMK membangun pendidikan anti korupsi, imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tiga Pilar Kemitraan Jatim Wisnu Irawan Wahyu Widodo mengatakan, korupsi merupakan satu kata yang menjengkelkan dan merugikan masyarakat.
Karena itu, perlu dilakukan langkah konkrit untuk memberantas korupsi.
Mencegah korupsi, lanjutnya, harus dimulai dari diri sendiri. Melalui Peringatan Hari Anti Korupsi Ini diharapkan dapat mencegah korupsi agar tidak merajalela di Jatim. (min)