Terkait pendidikan, Puti menyebut program pembebasan biaya SMA/SMK. Saat ini, kewenangan pengelolaan SMA/SMK memang ada di pemerintah provinsi. ”Ibu-ibu yang paling merasakan beban biaya pendidikan tersebut, makanya akan kami gratiskan. Uang yang biasanya untuk bayar SPP bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, juga menambah gizi anak,” kata Puti yang kerap menjadi dosen tamu di Kokushikan University, Jepang.
Aspek ekonomi perempuan juga menjadi prioritas Puti. Saat ini, sekitar 54 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim disumbang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang 90 persen pekerjanya adalah perempuan. Itu menunjukkan peran penting perempuan dalam ekonomi Jatim.
Belum lagi, sambung Puti, banyaknya kepala keluarga perempuan yang berjuang dengan penuh kemandirian untuk membiayai keluarganya. ”Kepala keluarga perempuan itu kami beri modal untuk berusaha, untuk bangkit dan mandiri. Jadi tetap bisa membiayai keluarganya. Tidak hanya modal, kami fasilitasi pendampingan dan pemasaran produknya,” jelasnya.
”Selain itu, para tenaga kerja wanita (TKW) menjadi prioritas. Kami siapkan skema pemberdayaannya termasuk menyiapkan pembiayaan murah dan mudah untuk menjadi pengusaha,” imbuh Puti.
Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah perlindungan terhadap perempuan. ”Tidak boleh lagi kaum perempuan didiskriminasi. Kita juga lindungi dari KDRT melalui sistem pengaduan online yang kami integrasikan dengan para penegak hukum, juga menggandeng kabupaten/kota,” tuturnya. (min)
