Surabaya – Partai Golkar tidak hanya serius memenangkan cagub-cawagub Khofifah Indar Parawansa- Emil Dardak, namun juga bersemangat menghadapi pileg/pilpres 2019. Agar kader Golkar memiliki kualitas, partai Golkar mewajibkan calon legislatif mengikuti Diklat Fungsionaris.
Golkar merencanakan Diklat fungsionaris itu sampai 7 angkatan. Dan hari ini angkatan pertama untuk anggota fraksi baik DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan unsur KSB (Ketua, sekretaris dan Bendahara). Pada angkatan pertama diikuti 400 orang.
Ketua panitia Dr Kodrat Sunjoto mengatakan, diklat kali ini berbeda dengan Diklat diklat sebelumnya. “Kami ingin memastikan bahwa kader partai yang akan duduk di DPR bebas narkoba. Sebab itu kami menggandeng BNN untuk melakukan tes urine. “Jangan sampai kami kebobolan ada caleg DPRD dari Golkar pecandu narkoba,”jelasnya.
Kodrat Sunyoto mengatakan pihaknya tengah berupaya menciptakan calon anggota dewan yang berkualitas dan bersih dalam segala aspek, terutama narkoaba dan korupsi. Diklat fungsionaris ini menjadi persaratan bagi caleg.
Menjawab petanyaan bagaimana jika hasil tes urine ada indikasi narkoba, Kodrat mengatakan, bisa dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mendaftar sebagai caleg. Ini bagian dari seleksi. Tujuannya adalah untuk menyiapkan kader yang berkualitas dan bersih, bebas korupsi, maupun narkoba,” tegas Kodrat Sunyoto.
Kodrat mengatakan dalam orientasi tersebut ada 8 materi pokok yang berkaitan dengan Kegolkaran, isu stategis dan kebangsaan, serta persepsi publik penggalangan pemilih di Pileg dan Pilpres 2019.
“Selain itu juga ada komunikasi politik dan medsos (media sosial), ketentuan penyelenggara Pemilu, konsolidasi kepartaian serta tupoksi fungsionaris dan kode etik,” sambung pria asal Lamongan itu.
Lebih lanjut dia menambahkan bahwa 8 materi tersebut juga memuat materi strategi pemenangan Pemilu serentak dan dinamika kelompok. (min)