JAKARTA – Kalangan parlemen terutama Komisi IV memperihatin terhadap kondisi Bulog yang seolah dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Cadangan beras pemerintah minus, namun Bulog dibuat tidak berdaya untuk menyerap gabah atau beras petani.
“Oleh Pemerintah, Bulog dibuat tidak berdaya, dan dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Sangat memprihatinkan,” ujar Viva Yoga Mauladi-wakil ketua Komisi lV DPRI di Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Yoga menjelaskan, berdasarkan paparan Dirut Bulog dalam RDP tersebut bahwa per 12 Maret 2018 cadangan beras pemerintah minus 27.888 ton. Dengan kata lain, pemerintah utang beras Bulog yang stoknya sebesar 642.612 ton.
Padahal sempat dikatakan Menteri Pertanian, bahwa Indonesia surplus beras. Yoga mempertanyakan, dimana letak beras tersebut, apakah masih tersebar di petani dan masyarakat, pedagang atau pengusaha beras, atau di Bulog.
“Ini sangat parah, masak cadangan beras pemerintah tidak ada. Idealnya cadangan beras pemerintah diputuskan dalam pembahasan RAPBN. Jika dikatakan Menteri Pertanian bahwa Indonesia surplus beras. Lalu pertanyaannya, beras tersebut posisinya ada dimana.
Saya melihat Bulog dihadapkan pada posisi yang serba salah. Bulog tidak punya kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah petani. Mengingat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah kepada Bulog dalam membeli beras petani jauh lebih rendah dari harga dipasaran,” paparnya.
