MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Kota Mojokerto lebih meprioritaskan Layanan Dasar di Tengah Tantangan Fiskal tahun 2027. Ini diutarakan Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari saat menggelar Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2027 di Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/3/2026).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan fiskal yang harus direspons dengan penentuan prioritas anggaran yang lebih selektif. Untuk itu pemerintah daerah akan tetap memprioritaskan urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
“Penurunan dana transfer pusat menuntut kita lebih selektif menentukan prioritas program. Fokus utama tetap pada layanan dasar bagi masyarakat,”jelas Ning Ita, panggilan akrab Walikota Mojokerto.
Menurut Ning Ita, meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkot Mojokerto memastikan proses perencanaan pembangunan tetap bersifat partisipatif. Sebanyak 284 usulan masyarakat telah dihimpun melalui Musrenbang di 18 kelurahan dan tiga kecamatan.
Selain itu juga ditambah 773 usulan yang dihimpun dari Pokir DPRD, yang selanjutnya semuanya akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
