APBD Perubahan Jatim Terancam Molor, Buntut Kasus Hibah

APBD Perubahan Jatim Terancam Molor, Buntut Kasus Hibah
Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono .(foto/dok)

SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Adhy Karyono, Pj.Gubernur Jawa Timur merespon biasa saja soal kondisi DPRD Jawa Timur atas kasus dana hibah yang melibatkan wakil ketua dewan dan diduga menyeret nama pimpinan dewan lainnya.

Menyikapi kasus itu, Adhy Karyono menyatakan semua ikut prihatin. Namun diharapkan tidak mengganggu proses penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harus di gedok melalui sidang paripurna  DPRD Jawa Timur.

“Saya kira tidak akan mengganggu jadwal peripurna, apalagi sampai mengancam molornya P-APBD yang harusnya sudah di gedok oleh DPRD Jawa Timur sebelum 31 Agustus,” Kata Adhy Karyono kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/7/2024).

Sebagaimana diketahui bahwa prahara dana hibah yang melibatkan wakil ketua DPRD bikin heboh di gedung DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura Surabaya. Dua pimpinan dewan lainnya diduga juga akan terseret kasus dana hibah.

Rapat paripurna P-APBD sempat ditunda karena situasi di gedung dewan. Kami menghormati dan penundaan itu permingtaan dewan sendiri. P-APBD diharapkan sudah di gedok sebelum anggota DPRD yang baru hasil Pileg 2024 di lantik pada 31 Agustus mendatang. “Mundur sedikit gak apa apa dan itu atas permintaan dewan sendiri,” kata Adhy Karyono.

Dijelaskan bahwa dalam penetapan KUA PPAS ada tiga rangkaian paripurna. Namun ditunda karena situasi DPRD Jawa Timur sedang prihatin. Tapi eksekutif akan terus berkomunikasi dengan dewan. Intinya bahwa proses hukum tetap jalan. Tapi jangan sampai proses pengesahan anggaran tidak berjalan.

Insyaallah tidak terganggu karena masih ada pimpinan lainya. Semua masih normal. Proses penandatanganan juga masih berjalan demi pembangunan Jawa Timur.

“Tidak mungkin kita menunggu pelantikan anggota baru karena kedepan ya prosesnya pasti akan lama. Setelah pelantikan harus menyusun perangkat dulu. Takutnya waktunya akan semakin mepet. Sampai saat ini kami masih punya limit waktu yang cukup. Saya optimis sebelum tanggal 31 Agustus APBD Perubahan sudah digedok,” kata Adhy Karyono. (*)