“Pemutakhiran data DTSEN ini bukan hanya kegiatan administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan sosial. Dengan data yang akurat, kita bisa memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tambah Imam.
Dalam bimtek tersebut, peserta dibekali materi mulai dasar hukum, konsep, mekanisme usulan, hingga tata cara pembaruan data sosial. Regulasi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan DTSEN antara lain Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 mengenai peringkat kesejahteraan keluarga (desil bantuan). Selain itu, Keputusan Kepala BPS Nomor 846 Tahun 2024 juga menjadi acuan standar pendataan penduduk.
Imam menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab petugas dalam mengelola data sosial.
“Tugas kita bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi menghidupkan data dengan kejujuran, merawatnya dengan integritas, dan menggunakannya dengan hati nurani. Karena dari data yang benar, lahir kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas operator kelurahan agar lebih profesional dalam memahami pembaruan sistem SIKS–NG yang terus berkembang. “Harapan kami, seluruh peserta dapat memanfaatkan bimtek ini sebaik mungkin. Dengan data yang valid, akurat, dan mutakhir, kita bisa memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan secara efektif, efisien, dan berkeadilan,” tutupnya.(*)
