Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyambut baik apresiasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Ia mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Surabaya, di mana terdapat sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni (RTLH) yang mustahil diselesaikan hanya dengan APBD.
“Alhamdulillah, matur nuwun. Karena di Surabaya ini ada sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni. Kalau menggunakan APBD sendiri tidak mampu. Sehingga waktu saya sampaikan ke Pak Menteri di Jakarta, Pak Menteri akhirnya memberikan bantuan ini dan bahkan tahun depan ditargetkan 200 rumah untuk dua kawasan di Kota Surabaya. Sehingga ini akan mempercepat program Pemkot Surabaya terkait dengan rumah tidak layak huni,” tukasnya.
Eri juga menjelaskan bahwa proses seleksi penerima manfaat di tahun depan yang akan langsung didampingi oleh Kementerian PKP, disertai dengan program pemanfaatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
“Ke depan kami akan bekerja sama dengan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP), sehingga penyedia pasir atau apapun yang diperlukan saat pembangunan bisa disediakan oleh UMKM lewat KUR perumahan,” imbuhnya.
Atas kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemkot Surabaya ini, Wali Kota Eri optimistis bahwa permasalahan RTLH di Surabaya dapat selesai seluruhnya pada tahun 2028.
“Insyaa Allah kalau semuanya bekerja sama seperti ini, 2028 sudah bisa selesai permasalahan RTLH,” imbuhnya.(*)
