Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Achmad Gunawan mengatakan isu stunting di Kabupaten Bojonegoro masih menjadi salah satu isu strategis yang dicanangkan oleh Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah tahun 2025-2029.
Dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, percepatan penurunan stunting melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara kolaboratif menjadi salah satu arah kebijakan yang mendukung misi pertama. Yakni membangun SDM Bojonegoro yang berkualitas, unggul, berbudaya, berakhlak dan bahagia.
“Hal ini membuktikan komitmen Pemkab Bojonegoro dalam rangka mendukung target nasional 14,4% prevalensi stunting pada tahun 2029 serta sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui berbagai upaya yang konvergen dan didukung semua pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut Gunawan menuturkan prevalensi stunting di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan bulan timbang e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), dari tahun 2018 sampai dengan Desember 2024 selalu mengalami penurunan.
Pada Tahun 2018, Balita stunting tercatat sebesar 8,76% kemudian berangsur menurun 2019 (7,45%), 2020 (6,84%) dan 2021 (5,71%) dan hingga Desember 2022 tercatat turun menjadi 2,76 %. Pada Agustus 2023 prevalensi stunting Bojonegoro menurun menjadi 2,23% dan hingga Desember 2024 prevalensi stunting sudah pada angka 2,00%.
Achmad Gunawan juga menambahkan berdasarkan skala SSGI (Survei Status Gizi Indonesia), prevalensi stunting di Bojonegoro tahun 2021 sebesar 23,9% di atas Provinsi Jawa Timur yang sebesar 23,5%. Namun berdasarkan SSGI 2022 naik menjadi 24.3%.
Pada tahun 2024 dilaksanakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dengan capaian prevalensi stunting sebesar 14,1%. “Hal tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 2023 sebesar 10,2% dan telah mencapai target nasional,” pungkasnya. (Afi)
